JawaPos.com - Keluarga korban, organisasi hak asasi manusia, hingga penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempertanyakan minimnya akuntabilitas atas kematian ratusan anak Palestina di Tepi Barat. Hingga kini, tidak ada satu pun tentara Israel yang didakwa terkait pembunuhan warga Palestina sejak perang Gaza meletus pada 7 Oktober 2023, meski jumlah korban anak terus bertambah.
Di tengah belum adanya pertanggungjawaban hukum tersebut, keluarga korban menyampaikan kesedihan sekaligus mempertanyakan apakah kematian anak-anak Palestina benar-benar dapat dihentikan. Sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai kondisi itu mencerminkan budaya impunitas yang membuat penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, berlangsung tanpa konsekuensi hukum.
Dilansir dari The Guardian, Senin (29/6/2026), sedikitnya 235 anak dan remaja Palestina tewas akibat tindakan pasukan Israel di Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023. Selain itu, lima anak lainnya dilaporkan meninggal akibat kekerasan yang dilakukan pemukim Israel.
Periode tersebut bermula setelah serangan Hamas ke Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang, termasuk sekitar 800 warga sipil dan 38 anak, yang kemudian diikuti operasi militer Israel di Jalur Gaza serta meningkatnya operasi keamanan di Tepi Barat.
Salah satu korban ialah Mohammad al-Halaq, bocah berusia sembilan tahun asal ar-Rihiya, di selatan Hebron. Pada hari terakhir hidupnya, ia pulang dari sekolah dengan penuh kegembiraan setelah menerima tas baru bergambar logo Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Beberapa jam kemudian, ketika bermain sepak bola bersama teman-temannya di halaman sekolah, Mohammad ditembak seorang tentara Israel setelah dua kendaraan jip militer memasuki lokasi tersebut.
Menurut kesaksian keluarganya, anak-anak yang berada di lapangan langsung berlarian menyelamatkan diri. Rekaman video memperlihatkan seorang tentara keluar dari kendaraan, mengarahkan senapan ke arah bukit tempat sejumlah anak berkumpul, lalu melepaskan tembakan.
Mohammad sempat melangkah beberapa langkah sebelum tersungkur. Upaya teman-temannya untuk menolong juga disebut terhambat akibat tembakan lanjutan dan gas air mata.
"Saya langsung bertanya, 'Apakah itu anak saya, Mohammad? Tolong katakan yang sebenarnya.' Namun, telepon itu langsung ditutup ketika mereka menyadari yang berbicara adalah saya," tutur ibunya, Aliyah.
Sementara itu, organisasi hak asasi manusia Israel, B'Tselem, melalui laporan Unshielded Childhood mengungkap sedikitnya 54 anak Palestina tewas akibat tindakan pasukan Israel sepanjang 2025. Direktur Eksekutif B'Tselem, Yuli Novak, menilai tingginya jumlah korban merupakan konsekuensi dari kebijakan yang memungkinkan penggunaan kekuatan mematikan tanpa akuntabilitas.
"Sistem ini bukan sekadar melindungi para penembak, tetapi pada praktiknya memberi mereka izin untuk membunuh," ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi komentar Komandan Komando Pusat Angkatan Darat Israel, Mayor Jenderal Avi Bluth, yang menyebut pasukannya "membunuh dalam jumlah yang belum pernah terjadi sejak 1967" dan mengklaim 96 persen korban tewas terlibat aktivitas terorisme.
Namun, B'Tselem menyebut klaim itu sebagai "kebohongan yang terang-terangan". Berdasarkan hasil penyelidikannya, tidak ditemukan bukti bahwa anak-anak yang tewas sepanjang 2025 merupakan anggota kelompok bersenjata ataupun menimbulkan ancaman saat ditembak.
Di sisi lain, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membantah tudingan sengaja menargetkan warga sipil. Juru bicara IDF menyatakan, "IDF tidak secara sengaja menargetkan warga sipil yang tidak terlibat. Setiap dugaan adanya korban dari kalangan yang tidak terlibat akan diperiksa dan diselidiki."
IDF juga menegaskan akan terus menjalankan operasi antiterorisme dengan tetap berpedoman pada hukum Israel dan hukum internasional serta berupaya meminimalkan korban sipil.
Namun, data organisasi hak asasi manusia Yesh Din menunjukkan hingga saat ini belum ada satu pun warga Israel yang didakwa atas pembunuhan warga Palestina sejak Oktober 2023. Temuan tersebut memperkuat kritik bahwa mekanisme pertanggungjawaban terhadap aparat keamanan Israel belum berjalan secara efektif.
Seiring dengan itu, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB dalam laporan terbarunya menyatakan terdapat bukti bahwa otoritas dan pasukan keamanan Israel secara sengaja menargetkan anak-anak Palestina.
Ketua komisi, Srinivasan Muralidhar, mengatakan, "Bukti yang kami peroleh menunjukkan anak-anak Palestina secara sengaja menjadi sasaran dan dibunuh oleh pasukan keamanan Israel."
Menurutnya, sekalipun sempat terjadi gencatan senjata sebagian di Gaza, anak-anak masih terus menjadi korban, sementara kewajiban memberikan perlindungan berdasarkan hukum internasional dinilai belum dipenuhi.
Laporan The Guardian juga mengangkat kisah Rimas Amuri, remaja berusia 13 tahun yang tewas ditembak di dekat rumahnya di Kamp Pengungsi Jenin saat bermain bersama sepupunya, serta Layla al-Khatib, balita berusia dua tahun yang meninggal akibat tembakan ketika sedang berada di pangkuan ibunya di dalam rumah.
Kakek Layla, Bassam al-Khatib, mempertanyakan alasan di balik tragedi tersebut. "Apa tujuan semua ini? Apakah tujuan pemerintah Israel membunuh anak-anak kami? Biarlah kisah Layla menjadi akhir dari pembunuhan anak-anak dan berakhirnya pembunuhan terhadap kemanusiaan," katanya.
Sementara itu, IDF menyatakan ketiga kasus tersebut masih diselidiki oleh Divisi Investigasi Kriminal Polisi Militer sebelum hasilnya ditinjau oleh otoritas hukum militer.
Baca Juga: Trump Klaim Pelayaran Selat Hormuz Tetap Bebas, Iran Umumkan Penutupan Pasca Israel Serang Lebanon