JawaPos.com - Peringatan Kemerdekaan Indonesia yang ke 79 pada 17 Agustus 2024 terasa belum hikmah jika negara belum memberikan apresiasi dan penghargaan yang layak bagi para tokoh pergerakan dan perintis kemerdekaan Indonesia sebagai pahlawan nasional.

Sampai saat ini masih terdapat tokoh-tokoh perintis kemerdekaan yang belum mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Nasional oleh negara. Satu diantaranya adalah Abdoel Moethalib Sangadji yang lebih dikenal sebagai AM. Sangadji, Sang Jago Toea dimasa pergerakan kemerdekaan.

"Beliau merupakan salah satu tokoh utama dari ormas pergerakan nasional terbesar di masanya Sarekat Islam (SI), bersama dua rekan sejawatnya HOS. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim dan dikenal sebagai Tiga Serangkai Sarekat Islam," ujar Sosiolog dan Pemerhati Masyarakat Hukum Adat, Ahmad Mony, dikutip dari laman RRI, Kamis (15/8).

Sarekat Islam yang selanjutnya mengambil jalan juang politik melalui Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) kemudian melahirkan banyak kader di pentas nasional yang berjuang mempertahankan kemerdekaan baik melalui jalur fisik (perlawanan militer) maupun jalur non-fisik (diplomasi/perundingan).

Sosok AM. Sangadji mengambil dua peran tersebut, berjuang melalui jalur perjuangan senjata maupun jalur diplomasi, baik pada masa perjuangan kemerdekaan maupun pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Biografi Singkat AM. Sangadji

Sosok AM. Sangadji merupakan seorang putra bangsawan di tanah kelahirannya. Lahir pada 3 Juni 1889 di Negeri Rohomoni, Jazirah Hatuhaha di Pulau Haruku, Maluku Tengah dari dua pasangan bangsawan. Ayahnya adalah seorang reghent/raja Negeri Rohomoni, Abdoel Wahab Sangadji. Ibu AM Sangadji Bernama Siti Saat Pattisahusiwa merupakan putri Raja Negeri Siri Sori Islam di Pulau Saparua.

Pada 1909, AM. Sangadji memulai karier di sebuah jawatan pemerintah Hindia Belanda bidang hukum. AM Sangadji sebagai panitera pengadilan (griffir landraad), Landraad Saparua, Kota Ambon. Pada 1919 hijrah atas inisiatif sendiri ke tanah Jawa yakni, Surabaya.

Pria berjuluk Jago Toea ini mulai menjadi aktivis pejuang pergerakan kemerdekaan bersama Haji Oemar Said Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim sehingga mendapatkan julukan Trio SI: Tjokro-Salim-Sangadji, sebutan yang disematkan Mr. Moehammad Roem.

Ketiganya juga memiliki gelar khas dalam dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia. HOS Tjokroaminoto digelari Raja Jawa Tanpa Mahkota mengingat pengaruhnya yang sangat besar dan luas di Pulau Jawa.

AM Sangadji digelari Jago Toea karena kepiawaiannya dalam berpidato dan retorika membakar massa. Lalu H. Agus Salim digelari The Grand Old Man karena keluwesan diplomasi dan jaringan politik.

AM Sangadji dibesarkan dalam semangat perlawanan lokal daerahnya terhadap kolonialisme. Leluhurnya telah dua kali mengangkat senjata melawan bangsa Portugis pada 1571 yang dikenal sebagai Perang Alaka I dan perlawanan senjata terhadap VOC pada 1637 – 1638 yang dikenal sebagai Perang Alaka II. Dua perang epik antara Kerajaan Hatuhaha melawan kolonialisme bangsa eropa di bumi Maluku membentuk kepribadiannya.

Jejak perjuangan AM. Sangadji untuk kemerdekaan Indonesia dapat ditemukan mulai dari daerah asalnya Maluku, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan dan terutama di Pulau Jawa. Aspek perjuangannya mulai dari bidang dakwah, pendidikan, kepanduan, ekonomi (koperasi), perburuhan, hukum, diplomasi, perjuangan senjata hingga perjuangan kemerdekaan palestina (Sam Habib Mony, 2016).

AM Sangadji meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1949. Masa meninggalnya tokoh ini ada di akhir dua konflik militer besar yakni Agresi Militer Belanda II dan Pemberontakan PKI di Madiun. 

Sehingga spekulasi kematian beliau akibat penembakan di waktu subuh yang ditengarai dilakukan oleh KNIL atau simpatisan PKI. Beliau meninggalkan legasi sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia sampai akhir hayatnya. Ia dikebumikan di pemakaman umum Blunyah Gede, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta.

Sebagai penghormatan kepada sosok pejuang nasional ini, namanya diabadikan sebagai nama jalan di 11 kota di Indonesia, khususnya di empat kota besar, yakni Jakarta, Jogjakarta, Solo, dan Samarinda. Bahkan sebuah patung AM. Sangadji didirikan di Kota Kutai Kartanegara untuk mengenang dedikasi dan perjuangannya di Pulau Borneo.

Kontribusi Untuk Kemerdekaan Indonesia

Ketika AM Sangadji hijrah ke Surabaya langsung bergabung dengan Sarekat Islam (SI), sebuah wadah pergerakan nasional yang mengambil sikap perjuangan non-kooperatif terhadap kolonial. Sikap non-kooperatif artinya bahwa perjuangan organisasi bersifat radikal atau keras dan tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial. 

SI sendiri merupakan transformasi dari Sarekat Dagang Islam (1905) yang didirikan oleh H. Samanhudi, dan pada 1923. SI kemudian berubah menjadi Partai Politik Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang dinahkodai oleh Trio HOS. Tjokroaminoto, AM. Sangadji dan H. Agus Salim. Abdoel Moethalib Sangadji akhirnya menjadi Presiden Lajnah Tanfidziah PSII menggantikan HOS Tjokroaminoto yang wafat 1930 pada saat kongres di Jogjakarta untuk periode 1930 – 1942.

AM Sangadji juga menjadi guru politik bagi beberapa anak muda yang tergabung dalam Jong Islamiten Bond (JIB) seperti M. Natsir, Abikoesno dan Muhammad Roem dalam mengasah pemikiran politik. Pada tahun 1937 AM. Sangadji mendirikan Balai Pengadjaran dan Pendidikan Rakjat (BPPR) serta mengelola Neutrale School di Kota Samarinda untuk menampung anak-anak sekolah dari kalangan bumiputera. Dedikasi ini dilakukan bersama Abdoel Moeis Hasan yang kelak menjadi gubernur kedua Provinsi Kalimantan Timur pada 1962. 

Upaya pengajaran dan penyadaran masyarakat pribumi ini tidak hanya dilakukan di Jawa dan Kalimantan saja juga di wilayah timur seperti di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku melalui Badan Pengajaran Tjokroaminoto (Wajidi, 2021).

Tanggal 28 Oktober 1928 ia menjadi peserta Kongres Pemuda II yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda. Beliau juga masuk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang beranggotakan 28 orang diketuai oleh Sutan Sjahrir yang dibentuk pada 16 Oktober 1945. 

KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden semacam lembaga legislatif yang dilantik dan mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950.

Pengakuan atas kepeloporannya dalam pergerakan kemerdekaan dan kebangkitan nasional ditujukan dalam kehadirannya sebagai tamu utama dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 40 (1908 – 1948) pada tahun 1948 di Istana Negara Jogjakarta dengan ketua panitia Ki Hajar Dewantara.

Perjuangan Politik dan Militer

Peran pengajaran dan retorika politik AM. Sangadji di bumi borneo Kalimantan membuahkan semangat perlawanan terhadap pemerintah hindia Belanda ketika ingin kembali menjajah Indonesia. Pada April 1946, polisi Belanda menangkap dan memasukan AM Sangadji di penjara Banjarmasin. Sebuah bangunan yang kini menjadi Gedung Pos Besar Banjarmasin. Penangkapan tokoh ini direkam oleh Surat Kabar Genderang edisi 15 Februari 1947.

Aksi pembersihan dan pengejaran besar-besaran oleh Belanda terhadap politisi dan pejuang kemerdekaan di Kalimantan dilatari oleh perlawanan rakyat kalimantan pasca kemerdekaan, meliputi perlawanan rakyat di Banjarmasin (9 November 1945), perlawanan di Marabahan (5 Desember 1945), dan perlawanan “trikesuma” di Barabai (19 - 20 Maret 1946). AM. Sangadji bersama ribuan pejuang lokal bertumpuk di penjara Banjarmasin.

"Keadaan kami ketika itu dalam penjara adalah sebagai dalam daerah merdeka, daerah Republik, di tengah-tengah daerah musuh. Di sana ada pamong prajanya, ada polisinya, ada dokternya, ada kadi-nya dan terutama pemuda-pemuda sebagai prajurit yang menjadi isi tempat tahanan itu," ujar AM Sangaji dilaporkan Majalah Mandau terbitan Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK) Jogjakarta (1948) sebagaimana direkam dalam Buku Biografi AM. Sangadji: Menuju Indonesia Merdeka karya Sam Habib Mony (2016).

Setelah dibebaskan dari penjara di Banjarmasin, ia berhasil kembali ke Pulau Jawa. Di Jawa ia turut mengkonsolidasikan Lazkar Hizbullah yang berbasis di Yogyakarta. Laskar Hizbullah ini yang bahu membahu dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melawan Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 untuk menduduki Kota Jogjakarta.

AM Sangadji diketahui juga turut menyokong pembentukan laskar untuk wilayah Martapura, Pelaihari, dan Tamtomo sebagai penghubung Markas Hizbullah Jogjakarta dengan laskar di Kalimantan.

Laskar Hizbullah sendiri dibentuk oleh 10 ulama pesantren dan disetujui sebagai tentara Cadangan PETA oleh Jepang pada Desember 1944. Pemimpin Laskar Hizbullah adalah KH Zainul Arifin dengan Muhammad Roem sebagai wakilnya. Pemuda Roem inilah kader ideologis AM. Sangadji di PSII dan Jong Islamiten Bond. Muhammad Roem kelak menjabat sebagai Menteri dalam Negeri di kabinet Sjahrir III, Menteri Luar Negeri selama Kabinet Natsir, Menteri Dalam Negeri selama Kabinet Wilopo, dan Wakil Perdana Menteri selama kabinet Ali Sastroamidjojo II.

AM Sangadji pernah mendapat ujian kekuasaan antara menuntaskan cita juangnya bagi kemerdekaan Indonesia atau menjadi raja/reghent menggantikan ayahnya. Ceritanya ia mendapat surat dari ayahnya untuk pulang ke Ambon sebagai calon raja. 

Ia menolak tawaran tersebut dan memberi saran kepada ayahnya agar meminta abangnya Abdullah Sangadji yang saat itu menjabat sebagai Commise Controleur atau Asisten Wedana di Tenggarong Kutai Kartanegara untuk menjadi raja/reghent di Negeri Rohomoni.

Dari sinilah, tercetus taklimat patriotik dari AM Sangadji, yang menegaskan, lebih baik dirinya terus berjuang untuk Indonesia Merdeka dari pada pulang menjadi raja. 

Menuntaskan Amanat Negara

Tokoh pergerakan nasional dan perintis kemerdekaan Indonesia AM. Sangadji telah diusulkan sebagai calon Pahlawan nasional pada tahun 2023 oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil kajian dan verifikasi oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah dinyatakan lolos dan layak untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. 

Terdapat 16 nama yang direkomendasikan oleh TP2GP kepada Kementerian Sosial yang selanjutnya diajukan kepada Presiden Jokowi. Salah satunya adalah nama AM. Sangadji dari Maluku.

Meskipun namanya belum diumumkan pada tahun 2023 lalu, setidaknya nama beliau telah masuk daftar tunggu calon pahlawan nasional yang akan diproses dan ditetapkan oleh pemerintah. 

Masyarakat Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku melanjutkan pengajuan nama AM Sangadji di tahun 2024 dengan harapan dapat menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Momentum Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 adalah waktu yang sangat tepat untuk mengenang kembali jasa dan dedikasi AM. Sangadji bagi kemerdekaan Indonesia. Mengingat perayaan ini akan dilakukan di Pulau Kalimantan di Ibu Kota Nusantara (IKN), tempat ia dahulu tampil sebagai suluh perjuangan bagi pejuang-pejuang revolusioner muda pulau borneo menentang penjajahan Belanda (Wajidi, 2019).

AM Sangadji telah menunaikan janji baktinya kepada tanah air. Kini saatnya pemerintah mengakui pengorbanannya tersebut dengan menobatkan beliau sebagai pahlawan nasional sehingga dapat bergabung dengan deretan nama rekan sejuangnya HOS. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, Wahid Hasyim, J. leimena, dan M. Natsir.