JawaPos.com - Ekonom Centre of Reform on Economic (Core) Indonesia menilai Kondisi pelemahan Indeks Penjualan Riil (IPR) belum dapat diartikan sebagai gangguan terhadap mayoritas aktivitas ekonomi Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia baru merilis Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang menunjukan bahwa kinerja penjualan rill Juni 2026 diperkirakan masih berada pada zona kontraksi atau berada di level 221,6 atau terkontraksi 4,4 persen secara tahunan year on year (yoy).

Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan indikator tersebut hanya menggambarkan penjualan ritel dan belum mencerminkan keseluruhan konsumsi rumah tangga.

“IPR hanya mengukur penjualan ritel sehingga belum mencerminkan seluruh konsumsi rumah tangga, terutama sektor jasa. Selain itu, angka Juni masih berupa prakiraan,” ujar Yusuf saat kepada JawaPos.com, Sabtu (11/7).

Yusuf mengatakan, sektor jasa yang menjadi bagian penting dalam konsumsi masyarakat belum sepenuhnya tergambarkan dalam angka IPR. Meski begitu, ia menilai terdapat sejumlah sinyal yang perlu menjadi perhatian.

Baca Juga: Kinerja Penjualan Ritel Juni 2026 Beragam, Ini Penjelasan Mengapa Tiap Kota Berbeda

Salah satunya adalah penurunan tingkat keyakinan konsumen yang paling besar terjadi pada kelompok masyarakat menengah yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama konsumsi domestik.

Menurutnya, apabila kelompok tersebut mulai mengurangi belanja, perlambatan permintaan berpotensi berlanjut hingga kuartal berikutnya.

“Ada sinyal yang patut diwaspadai karena penurunan keyakinan paling besar justru terjadi pada kelompok menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi. Kalau kelompok ini mulai menahan belanja, perlambatan permintaan berpotensi berlanjut pada kuartal berikutnya,” ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan respons kebijakan yang sesuai dengan sumber tekanan yang terjadi. Yusuf menyebut, jika persoalan utama berasal dari pelemahan pendapatan rumah tangga, maka bantuan sosial yang tepat sasaran dan percepatan belanja pemerintah masih relevan untuk menjaga konsumsi.

“Jika masalah utamanya adalah tekanan pada pendapatan rumah tangga, bantuan sosial yang tepat sasaran dan percepatan belanja pemerintah masih relevan untuk menjaga konsumsi,” ucapnya.

Lanjutnya, apabila tekanan mulai bergeser ke sektor tenaga kerja, kebijakan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja melalui percepatan belanja modal, dukungan terhadap sektor padat karya, serta peningkatan kepastian investasi.

Di sisi moneter, Yusuf menilai Bank Indonesia tetap perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meskipun inflasi masih terkendali, pelemahan rupiah dapat membatasi ruang untuk menurunkan suku bunga.

“Sementara itu, Bank Indonesia tetap perlu memprioritaskan stabilitas nilai tukar. Inflasi memang masih terkendali, tetapi pelemahan rupiah membuat ruang penurunan suku bunga menjadi terbatas,” ungkapnya.

Menurutnya, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi.