JawaPos.com – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyoroti ketentuan dalam Bab III Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang mengatur bahwa BUMN Ekspor dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit Sabarudin meminta pemerintah memastikan BUMN Ekspor yang ditunjuk menjalankan ekspor sawit satu pintu, yakni Danantara Sumberdaya Indonesia, tidak mengambil margin yang pada akhirnya dibebankan kepada petani melalui penurunan harga tandan buah segar (TBS).
“Jika DSI mengambil margin, kami khawatir biaya itu pada akhirnya dibebankan kepada petani melalui harga TBS yang lebih rendah. Itu yang harus dicegah sejak awal,” ujar Sabarudin, Jumat (19/6/2026).
Menurut SPKS, petani mendukung langkah pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor, memperkuat kemitraan antara petani sawit dengan perusahaan di sektor hulu, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis. Namun, perbaikan tata kelola tersebut tidak boleh menimbulkan biaya baru yang justru mengurangi pendapatan petani.
SPKS mengingatkan bahwa berbagai biaya dalam rantai perdagangan sawit selama ini pada akhirnya sering diteruskan hingga ke tingkat petani. Salah satu contohnya adalah pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang dinilai turut memengaruhi harga TBS di tingkat petani.
“Petani sudah lama menanggung berbagai biaya dalam rantai perdagangan sawit. Jangan sampai margin baru kembali mengurangi harga yang diterima petani,” kata Sabarudin.
Baca Juga: Terkait Kebijakan Ekspor SDA Strategis Satu Pintu, Begini Respons SPKS
SPKS menyebut pengalaman dari kebijakan pungutan ekspor menjadi pelajaran bahwa setiap tambahan biaya dalam rantai perdagangan berpotensi menekan harga TBS. Organisasi tersebut memperkirakan dampak pungutan ekspor selama ini dapat menurunkan harga TBS sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram.
Kekhawatiran tersebut muncul di tengah kondisi harga TBS yang belum sepenuhnya pulih. SPKS mencatat, setelah pengumuman kebijakan ekspor sawit satu pintu oleh Presiden Prabowo Subianto, harga TBS di sejumlah sentra produksi sempat turun hingga Rp1.000 per kilogram meskipun harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar dunia sedang mengalami kenaikan.
Selain persoalan margin, SPKS juga menyoroti pentingnya tata kelola dan sistem pengawasan terhadap DSI sebagai pelaksana ekspor satu pintu. Menurut organisasi tersebut, kewenangan DSI dalam mengelola transaksi ekspor, penerimaan devisa, dan penyelesaian pembayaran melalui sistem perbankan harus diimbangi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
SPKS mengusulkan agar DSI diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada publik secara berkala, sedikitnya setiap triwulan, menjalani audit eksternal independen yang hasilnya dapat diakses masyarakat, serta berada di bawah pengawasan yang efektif dan independen.
“Kewenangan besar harus diikuti pengawasan yang kuat. Transparansi DSI harus dibangun sejak awal, bukan setelah masalah muncul,” ujar Sabarudin.
Selain itu, SPKS mendorong pembentukan komite pengawasan yang melibatkan unsur parlemen dan memiliki kewenangan investigatif guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Menurut SPKS, karena DSI akan mengendalikan arus penerimaan ekspor dan penyelesaian transaksi keuangan dalam jumlah besar, keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas tata niaga sawit nasional.
Karena itu, SPKS meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tujuan, mekanisme, dan formula perhitungan margin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2026. Organisasi tersebut berharap kebijakan ekspor sawit satu pintu benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan tidak menciptakan beban baru dalam rantai pasok sawit nasional.
“Petani mendukung perbaikan tata kelola ekspor, tetapi jangan sampai kesejahteraan petani dikorbankan oleh biaya dan margin baru,” tutup Sabarudin.