JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan anggaran Rp 815,56 miliar untuk program kompor listrik. Anggaran itu masuk dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) 2027.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadilia, mengatakan pengajuan tersebut bertujuan mengurangi kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG). Ia menyebut bauran energi lain yang tersedia di dalam negeri menjadi solusi.

“Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (15/6).

Adapun anggaran pengadaan kompor listrik itu sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI).

Bahlil menjelaskan pengajuan kompor listrik dimaksudkan menekan ketergantungan LPG yang mayoritas atau sebesar 80 persen dari impor. Hal tersebut juga menekan devisa hingga Rp 120 triliun setiap tahunnya.

Bahlil mengatakan gejolak geopolitik dunia membuat harga gas dan minyak melonjak tajam. Hal ini menyebabkan devisa Indonesia keluar lebih besar, mencapai di atas Rp 130 triliun per tahun.

“Kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan pagu anggaran Rp 27,33 triliun untuk 2027. Nilai itu naik dari pagu anggaran 2026 yang sebesar Rp 21,67 triliun.

Bahlil mengatakan anggaran tersebut terbagi menjadi tiga sektor. Yakni program strategis infrastruktur, publik non fisik, dan belanja operasional.

“Total pagu anggaran kami (2027), yang kami dapat dari pagu indikatif sebesar Rp 27,33 triliun,” ujar Bahlil dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (15/6).

Baca Juga: Bahlil Ajukan Anggaran Rp 27,33 Triliun untuk Kementerian ESDM, Buat Apa?

Adapun anggaran untuk program strategis infrastruktur sebesar Rp 22,48 triliun atau 82 persen dari pagu 2027. Kemudian publik non fisik Rp 1,30 triliun dan belanja operasional Rp 3,56 triliun. (*)