JawaPos.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan harus dilakukan secara cepat, sistematis, dan melibatkan seluruh elemen terkait.
Menurut dia, persoalan karhutla tidak bisa diselesaikan hanya dengan memadamkan api, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan.
“Kita dengan seksama mencoba menyelesaikan permasalahan kabut asap ini secara sistematis. Ini semua perlu dukungan kita semua,” ujar Hanif
Pesan itu juga sempat dia sampaikan saat meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Hanif menekankan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia harus digerakkan untuk memastikan titik api segera dikendalikan.
Dia juga meminta patroli diperkuat setelah proses pemadaman agar kebakaran tidak kembali muncul, terutama di kawasan lahan gambut yang rawan menyimpan bara di bawah permukaan.
“Kita harus tangani secepat-cepatnya api dipadamkan, kemudian patroli harus dibangun sekuat-kuatnya. Tidak boleh ada lagi api muncul,” tegasnya.
Data BPBD Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari SIPONGI Kementerian Kehutanan dengan dukungan pemantauan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20 mencatat hingga 28 Agustus 2026 terdapat 2.083 kejadian karhutla, dengan luas lahan terdampak mencapai 10.095,14 hektare serta 13.726 titik hotspot.
Banjarbaru menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 421 kejadian.
Sementara itu, Kabupaten Banjar mencatat luas lahan terdampak terbesar dengan total 2.285,72 hektare.
Fokus Kurangi Potensi Api Kembali Menyala
Salah satu tantangan utama penanganan karhutla di Kalsel adalah karakteristik lahan gambut. Api yang tampak padam di permukaan kerap masih menyimpan bara di bawah tanah dan berpotensi kembali menyala saat kondisi kering.
Karena itu, pemerintah daerah bersama berbagai pihak memperkuat upaya pembasahan lahan, menjaga ketersediaan sumber air, memperbaiki saluran distribusi air, mengoperasikan pompa berkapasitas besar, hingga melakukan patroli pascapemadaman.
Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra mengatakan pengendalian karhutla membutuhkan pemantauan berkelanjutan dan penanganan terpadu agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani.
Langkah tersebut juga mendapat perhatian langsung dari Gubernur Kalsel H. Muhidin yang turun meninjau kawasan Guntung Damar, Banjarbaru, pada 28 Agustus lalu.
“Ini daerah gambut. Daerah gambut ini panas, baranya masih ada. Kalau terbang terbawa angin, nanti mampir lagi ke tempat yang kering dan terbakar lagi,” kata Muhidin.
Untuk menjaga ketersediaan air, Pemprov Kalsel melakukan pembersihan saluran dari kawasan Cindai Alus menuju Embung Jokowi agar pasokan air tetap mencukupi kebutuhan pemadaman, termasuk untuk operasi water bombing.
Metode Pipa Gambut Mulai Diuji
Di lapangan. Jajaran Polda Kalsel bersama GAPKI juga mulai menerapkan metode pemadaman menggunakan pipa yang ditanam hingga sekitar dua meter ke dalam lapisan gambut.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menjelaskan metode itu dilakukan dengan mengalirkan air langsung ke titik bara yang berada di bawah permukaan tanah.
“Alhamdulillah sampai tadi siang laporan dari Dansat Brimob, yang kita lakukan tadi malam itu sampai hari ini tidak ada apinya,” ujarnya.
Selain penanganan teknis di lapangan, pemerintah juga memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muhamad Muslim mengatakan seluruh kanal media pemerintah dan mitra strategis dioptimalkan untuk menyampaikan informasi mengenai titik rawan kebakaran, kualitas udara, layanan kesehatan, hingga upaya penanganan yang sedang dilakukan.
Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkapkan terdapat sekitar 40 pihak yang sedang berproses terkait kasus karhutla di Kalimantan, termasuk 11 perusahaan yang terindikasi berada di Kalimantan Selatan.
“Di Kalimantan Selatan terindikasi ada 11 perusahaan. Ini tidak bisa lagi kita tolerir dalam keadaan seperti sekarang,” tegasnya.
Untuk diketahui penanganan karhutla di Kalsel melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dinas PUPR Kalsel memastikan pasokan air untuk pembasahan lahan selama 24 jam, sementara Dinas Sosial mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan relawan di lapangan.
Dukungan juga diberikan dunia usaha. GAPKI Kalsel menyalurkan 20 ribu masker bagi masyarakat terdampak asap serta mengerahkan tim pemadam kebakaran perusahaan untuk membantu operasi pemadaman sejak akhir Agustus hingga awal September 2026.
Selain itu, Bandara Internasional Syamsudin Noor turut menyiapkan pompa cadangan yang dapat digunakan apabila dibutuhkan dalam penanganan darurat karhutla.
Upaya teknis dan kolaborasi lintas sektor tersebut juga diiringi dengan ikhtiar spiritual melalui pelaksanaan Salat Istisqa yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Forkopimda, ulama, dan masyarakat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin.
Hanif menegaskan, keberhasilan pengendalian karhutla hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak bersama.
Menurut dia, pemadaman api harus berjalan beriringan dengan patroli, pengawasan, penyediaan sumber daya, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau. (*)