Kalimat itu meluncur dari bibir Sugianto, 64 tahun, warga transmigrasi yang puluhan tahun berjuang menjadi petani karet di Kalimantan Timur. Jika dulu Ia diberi perhatian pemerintah saat datang dari Pulau Jawa, kini perhatian itu perlahan ditinggalkan.
Dimas Choirul, Reporter JawaPos.com
_____
Cuaca masih terasa panas di kebun karet Desa Bunga Putih, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/5) sore itu.
Di tengah deretan pohon karet yang mengering, sejumlah petani tampak berkumpul. Di antaranya ada Sugianto, perwakilan petani karet dari kawasan Tanjung Santan.
Kening dan pipinya sudah keriput, tapi tatapannya masih tajam. Sesekali memamerkan kedua lengannya yang masih terlihat agak kekar.
Saat ditanyai mengenai kehidupan menjadi petani karet, jawabannya memanjang hingga empat dekade belakang: ketika ia pertama kali tiba di tanah transmigrasi.
Tahun 1985 menjadi titik awal kehidupan baru bagi Sugianto. Ia datang dari Sukoharjo, Jawa Tengah mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan Timur—dulu saat pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto.
Seperti keluarga lain saat itu, Sugianto menerima pembagian lahan tiga hektar yang menjadi tumpuan hidup untuk masa depan. Di mana, dua hektare untuk kebun plasma, tiga perempat hektare untuk lahan pangan, dan seperempat hektare untuk pekarangan. Setiap kepala keluarga, kata dia, memperoleh hak yang sama.
Baca Juga: Penjelasan Uskup Agung Merauke Soal PSN di Papua
Namun, alih-alih lahan yang semula diproyeksikan untuk tanaman pangan ternyata tidak cocok ditanami. Maka, para transmigran mengambil keputusan sendiri dengan menanam karet lebih banyak agar lahan tetap hidup.
“Jadi semuanya tiga hektar. Namun karena di sini melihat atau mengingat lokasinya tidak bisa ditanam tanaman pangan, maka oleh petani sendiri itu ditanami karet juga,” kata Sugianto, sembari mengingat kepada wartawan, Sabtu (25/5).
Perjalanan membangun kebun di Pulau Borneo ternyata tidak semudah mengembalikan telapak tangan: menerima lahan lalu memanen hasil.
Sugianto bilang, dua hektare awal yang mereka dapatkan dikelola melalui pola plasma oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 26 dengan sistem kredit. Para transmigran menunggu kebun tumbuh, sembari menanggung kewajiban yang masa pelunasannya bisa mencapai 30 tahun.
“Kalau 30 tahun tidak bisa melunasi kredit, otomatis tidak menjadi hak milik petani,” tuturnya.
Baca Juga: Kepanikan di Ginza, Zat Misterius Disemprotkan di Mal, Puluhan Orang Sesak dan Batuk
Belum lagi persoalan kualitas kebun yang diterima petani saat itu tidak seragam. Ada lahan yang penuh tanaman, ada pula yang jumlah pohonnya jauh dari ideal.
“Tanaman yang diserahkan pada petani itu tidak merata. Ada yang satu bagian dua hektar itu tanamannya hanya ada yang 300 pohon. Kalau yang full, yang dinamakan kelas A itu 800 pohon. Kreditnya masing-masing sesuai dengan populasi tanaman yang sudah diserahkan pada masyarakat,” ujarnya.
Lama Tak Dapat Pembinaan Pemerintah
Baca Juga: Gaza Alami Krisis Parah Pasokan Medis, Ribuan Pasien Terancam Nyawanya
Puluhan tahun berlalu, pengelolaan program transmigrasi kemudian berpindah. Bagi Sugianto dan petani lain, ada harapan yang masih ingin mereka sampaikan.
Jangankan pemberian pupuk subsidi atau bantuan, ditanya kabar oleh negara pun tidak pernah.
“Setelah kami diserahkan oleh transmigrasi kepada pemerintah daerah hingga sampai saat ini, ini kayaknya kami ini sebagai warga transmigrasi kayak ayam yang kehilangan induk,” katanya.
Ketika ditanya alasannya, jawabannya singkat. “Karena lama tidak ada pembinaan (dari Pemerintah) dan lain sebagainya," jawabnya.
Karena itu, pertemuan Rembug Tani dengan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) pada Sabtu (23/5) sore itu terasa berbeda baginya.
“Karena itu kami sangat senang dengan pertemuan pada hari ini, karena selama ini baru pertama kali kami ditemui Kementerian Transmigrasi,” ucapnya.
Persoalan Petani Karet
Di tengah berbagai keterbatasan, harga karet yang mulai membaik memberi sedikit ruang bernapas. Jika dulu harga hanya berkisar Rp6.000–Rp7.000 per kilogram dan bertahan bertahun-tahun, kini angkanya mencapai sekitar Rp15.500 per kilogram.
“Sekarang ini alhamdulillah dengan kenaikan harga, ya mudah-mudahan ini bisa meningkat kehidupan kami semuanya di sini. Jadi bisa Rp3 juta hingga Rp4,5 juta seperti itu, Pak,” ujarnya.
Meski begitu, di balik harga yang membaik, ada persoalan yang belum ikut bergerak: jalan produksi menuju kebun masih menjadi keluhan yang terus berulang. Jalur yang semestinya menghubungkan hasil panen dengan pasar justru menjadi hambatan yang setiap hari dihadapi petani.
“Kendala kami selama ini kebun yang ada di dalam kendalanya adalah jalan produksi. Jalan produksi selama ini belum pernah dipikirkan oleh pemerintah,” kata Sugianto.
Baca Juga: Rusia Hujani Kyiv dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, 4 Tewas dan Puluhan Luka
Ia juga menyebut kebutuhan sarana produksi yang selama ini ditanggung sendiri oleh petani. Mulai dari alat pembersih kebun hingga kebutuhan perawatan lain.
“Kemudian saprodinya, sarana produksi. Karena selama ini kan mandiri semua, petani setelah diserahkan mandiri semua," ungkapnya.
Di sisi lain, Ia juga mengeluhkan harga pupuk non subsidi. Pasalnya, selama ini komodiitas karet tidak masuk dalam skema pemberian pupuk subsidi dari pemerintah.
“Kemudian pupuk, terutama selama ini kami tidak pernah mendapatkan pupuk subsidi. Kesejahteraan petani karet ini mohon kami mewakili warga masyarakat petani transmigrasi di Tanjung Santan supaya nanti bisa lebih dipikirkan hal-hal yang menyangkut untuk kepentingan masyarakat kami," terang Sugianto.
Pemerintah Kembali Hadir Beri Dukungan
Para petani karet di kawasan transmigrasi perlahan mulai kembali diperhatikan di era Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah membuka opsi agar komoditas karet ke depan bisa masuk dalam skema penerima pupuk subsidi.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi mengatakan, saat ini terdapat sekitar 2,1 juta kepala keluarga petani karet di seluruh Indonesia—termasuk yang menyebar di kawasan transmigrasi. Karena itu, menurutnya, petani karet perlu didukung produktivitasnya.
Baca Juga: Kebakaran Gudang Plastik di Cengkareng Belum Sepenuhnya Padam selama 7 Hari, Ini Penyebabnya
“Sampai sekarang karet tidak termasuk komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi, betul kan? Iya. Maunya Bapak-Ibu karet juga masuk sebagai komoditas yang masuk di pupuk subsidi," ujarnya dalam acara Rembug Tani di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/5).
Ia kemudian meminta dukungan agar peluang tersebut dapat diperjuangkan bersama dengan berbagai pihak, termasuk PT Pupuk Indonesia selaku produsen pupuk nasional.
Menurut Viva, pemberian pupuk dinilai dapat menjadi salah satu faktor penting untuk mendongkrak hasil produksi petani karet. Ia menilai selama ini banyak petani belum melakukan pemupukan secara optimal karena keterbatasan biaya.
“Kalau kemudian pupuk itu diberikan oleh pemerintah, saya rasa kita akan bisa menyalip negara Thailand bahwa produktivitas karet Indonesia akan semakin tinggi,” katanya.
Selain rencana bantuan pupuk, pemerintah juga menyiapkan dukungan berupa pengendalian hama serta peningkatan teknik penyadapan agar produksi lateks menjadi lebih optimal.
Viva menambahkan, pemerintah juga meminta asosiasi dan dinas terkait menyiapkan data calon petani dan calon lahan (CPCL) sebagai dasar penyaluran bantuan secara tepat sasaran.
“Untuk mendapatkan bantuan pemerintah harus by name by address, ada CPCL-nya, bekerja sama dengan dinas-dinas terkait di kabupaten masing-masing,” tuturnya.
Ia mengatakan pemerintah juga tengah mendorong kembali program peremajaan atau replanting bagi tanaman karet yang telah berusia lebih dari 25 tahun agar produktivitas kebun dapat meningkat.
"Oleh karena itu, ke depan minta doa restunya, nanti kami akan membantu agar ada replanting atau peremajaan pohon karet yang sudah berumur lebih dari 25 tahun," tandasnya.