JawaPos.com - Pemerintah daerah memiliki tantangan pembangunan yang cukup besar. Para pemimpin daerah dituntut untuk mampu berinovasi, adaptif, terampil, dan mampu membaca dinamika global.
Pandangan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Menurut dia, kepala daerah kini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Mulai dari dampak geopolitik global hingga kebijakan nasional yang terus berkembang. Kepala daerah dihadapkan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
“Sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya menjadi kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur," ujar Bima Arya Sugiarto di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (5/5).
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Soal Beasiswa LPDP: Bersumber dari APBN untuk Investasi SDM
Dia menyebut saat ini ada tiga tantangan sekaligus yang dihadapi kepala daerah. Tantangan itu agak berbeda dibanding generasi pertama untuk era kepala daerah yang dipilih secara langsung.
Tantangan itu mencakup aspek global yang berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, perubahan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat, serta kewajiban kepala daerah dalam memenuhi janji politik dan pelayanan publik.
Untuk itu, Bima Arya menegaskan pentingnya penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan. Yaitu, kepala daerah tidak hanya dituntut cerdas, tetapi juga harus terampil dan dapat dipercaya.
“Cerdas saja tidak cukup kata Presiden. Terampil itu secara teknis bisa cepat. Tapi, terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas,” tegasnya.
Baca Juga: Dilantik Prabowo, Akhmad Wiyagus Gantikan Ribka Haluk sebagai Wamendagri
Dalam konteks peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), mantan wali Kota Bogor itu mencontohkan berbagai praktik inovatif yang telah dilakukan sejumlah daerah. Yakni, optimalisasi pengelolaan reklame, perbaikan sistem parkir, hingga skema kerja sama pemerintah dengan sektor swasta yang mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
Selain itu, pentingnya sinergi lintas sektor yang tidak selalu harus melalui pendekatan kelembagaan formal, tetapi dapat langsung menyasar isu-isu strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat.
"Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret, karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral" jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin memaparkan sejumlah inovasi yang dilakukan daerah dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program SITI HAWA LARI (Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering).
"Di sini masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Wali kota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di kalsel,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Bupati Sukamara H. Masduki menjelaskan berbagai langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah. Di antaranya Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah yang bekerja sama dengan BULOG, Operasi Pasar LPG, subsidi BBM untuk para nelayan hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).
"Upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan juga diperkuat melalui Gerakan Tanam Cepat Panen, Bantuan Petani dan Nelayan hingga penyaluran BLT hingga pasar murah bersubsidi," terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti upaya penurunan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang antara lain peningkatan pelatihan keterampilan, pelaksanaan program pemagangan dan sertifikasi tenaga kerja, penyediaan fasilitas peluang kerja, serta pembentukan forum komunikasi antara lembaga pelatihan dan industri di Kota Bontang.
"Kami punya Perda yang menjelaskan pemberi kerja wajib memperkerjakan tenaga kerja asli orang Bontang paling sedikit 75 persen. Ini salah satu yang mendongkrak (penurunan) angka pengangguran di Kota Bontang," pungkasnya.