JawaPos.com - Harapan warga terdampak tol Kediri-Tulungagung terkait kejelasan pembebasan lahan kepada warga yang terdampak belum bisa mencapai kesepakatan bersama.

Dilansir dari Radar Kediri pada Rabu (7/2), pihak Pemkot Kediri dan pihak kantor jasa penilai publik tetap menolak membeber data terkait penilaian appraisal.

Audiensi yang digelar di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri itu dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Selama sekitar tiga jam, perwakilan warga kelurahan Gayam dan Mojoroto berdialog dengan KJPP dan tim pengadaan tanah tol.

Salah satunya lanjutnya dengan tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan nilai appraisal.

"KJPP ditanya pernah nggak koordinasi dengan Pemkot? Mereka tahu perkembangan kota Kediri dari mana?" jelasnya

Dengan tidak terjawabnya keresahan warga yang meminta transparansi dari KJPP, ia menyebut warga sepakat tidak mau melanjutkan prosesnya. Bahkan menyatakan diri akan membuat petisi yang meminta penggantian KJPP.