JawaPos Radar

Tak Puas Putusan Bawaslu

PBB Kalsel Lanjutkan Upaya Hukum ke PTUN Banjarmasin

14/10/2018, 05:10 WIB | Editor: Estu Suryowati
PBB Kalsel Lanjutkan Upaya Hukum ke PTUN Banjarmasin
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. (dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Kalimantan Selatan (Kalsel) tak puas dengan keputusan Bawaslu Kalsel yang menolak permohonan untuk menukar calon anggota legislatif (caleg). DPW PBB Kalsel pun melaporkan masalah tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu).

Pengajuan koreksi putusan itu diajukan sehari setelah permohonan mereka ditolak. Sayangnya, keputusan itu tak berubah. Bawaslu RI bersikap sama dengan Bawaslu Kalsel.

Ketua DPW PBB Kalsel, Gusti Iberahim mengaku kecewa dan tak puas atas putusan permohonan koreksi tersebut.

"Akan kami lanjutkan ke PTUN Banjarmasin. Selama masih ada peluang, kami terus berupaya," tegas Iberahim dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Minggu (14/10).

Tak tanggung-tanggung, di PTUN nanti, pihaknya sudah meminta Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra untuk membantu proses persidangan nanti. "Kami masih merapatkan kapan jadwal memasukkan berkas ke PTUN Banjarmasin," tambahnya.

Sikap pihaknya untuk melanjutkan sengketa ini ke PTUN Banjarmasin, tak ada tujuan lain. Yakni hanya ingin mendapatkan hak konstituen para caleg di partainya.

"Kalau kesediaan Pak Yusril sudah oke. Mudah-mudahan jadwal beliau tak padat," ucapnya.

Bagi yang mengikuti kasus unik ini, awalnya PBB Kalsel mengajukan permohonan untuk mengutak-atik posisi caleg mereka. Mereka meminta salah seorang caleg dari daerah pemilihan (dapil) Kalsel 6 ditukar ke dapil 7. Alasannya, karena ada kesalahan dalam memasukkan data di Sistem Pencalonan (Silon) Caleg.

KPU Kalsel menolak permintaan tersebut. Penolakan KPU berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu. Ketua KPU Kalsel, Edy Ariansyah menegaskan jika permintaan PBB dikabulkan, maka pihaknya berpotensi melanggar asas penyelenggara Pemilu.

"Kalau kami memberikan perlakuan khusus kepada PBB soal ini, akan jadi pertanyaan oleh parpol lain, bahkan dinilai tak adil. Kami bisa kena etik, bahkan pidana karena melanggar administrasi Pemilu," tegas Edy.

Apalagi dia bersikeras kekeliruan penempatan caleg ini bukan kesalahan KPU. "Semua nama caleg di-input oleh parpol sendiri," ucap Edy yang menyayangkan jeda waktu cukup panjang untuk mengoreksi tidak dimanfaatkan parpol tersebut.

Merasa permintaan mereka ditolak oleh KPU Kalsel, PBB pun meminta mediasi ke Bawaslu Kalsel. Mereka menilai KPU terlalu birokratif.

"KPU Kalsel masih berkutat dengan aturan, kami pun menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Kalsel untuk tetap melanjutkan perkara ini," ujar Ketua DPW PBB Kalsel, Pangeran Iberahim.

Dia mengakui, persoalan ini murni kekeliruan pihaknya dalam memasukkan data. Namun, Iberahim meyakini masih ada celah untuk memperbaiki.

Komisoner Bawaslu Kalsel Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Aries Mardiono tak berkomentar panjang atas niat PBB Kalsel ke PTUN Banjarmasin. "Kami persilakan, itu hak mereka," ujar Aries.

(jpg/est/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up