JawaPos Radar

KPK Ancam Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut Jika Mangkir Lagi

13/10/2018, 13:41 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Dua tersangka tindak pidana korupsi anggota DPRD Sumatera Utara mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat (13/10). Mereka adalah Tonnies Sianturi (TSI) dan Taufan Agung Ginting (TAG).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keduanya adalah anggota DPRD Sumut periode 2009-2014. Mereka akan dijadwalkan ulang untuk menjalani pemeriksaan.

“TSI sakit, pemeriksaan akan dijadwalkan ulang. (Sedangkan) TAG, penyidik belum menerima informasi alasan ketidakhadiran saksi,” ujarnya, Sabtu (13/10).

KPK kembali mengingatkan agar tersangka di kasus Sumut koperatif dan hadir jika dipanggil tanpa alasan yang dibuat-buat, kecuali alasan yang sah menurut hukum.

“Proses hukum tidak akan dapat dihindari dengan cara menunda-nunda waktu pemeriksaan ataupun penahanan,” kata Febri.

Dia pun mengaku tak segan untuk menjemput paksa para tersangka yang tidak menaati panggilan. “Tindakan tegas berupa upaya paksa telah dilakukan untuk sejumlah tersangka, baik berupa penangkapan ataupun DPO,” tegas dia.

Sementara itu, tersangka yang datang, yakni Fahru Rozi (FRO) ditahan selama 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Kemudian, terhadap tersangka Muhammad Faisal (MFL) dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai 16 Oktober-24 November 2018.

Lebih lanjut, Febri menyarankan agar DPO Ferry Suando Tanuray Kaban (FST), agar segera menyerahkan diri ke KPK. Ini dilakukan agar proses hukum berjalan dengan lancar“Jangan ada yang mencoba melindungi,” ancamnya.

Sekadar informasi, KPK menetapkan tersangka terhadap 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Mereka ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap dari Gubernur Sumut kala itu Gatot Pujo Nugroho.

Puluhan anggota DPRD tersebut kata Agus, ditetapkan tersangka karena menerima fee masing-masing senilai Rp 300 juta hingga Rp 350 juta. Uang tersebut diberikan Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatan tersebut, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(yes/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up