JawaPos Radar

Kasus Guru Agama yang Dituduh Doktrin Anti-Jokowi Masih Menggantung

12/10/2018, 21:25 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Kasus Guru Agama yang Dituduh Doktrin Anti-Jokowi Masih Menggantung
SMA 87 Jakarta (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Persoalan guru doktrin siswa Anti-Jokowi berinisial N di SMAN 87 Jakarta Selatan, masih belum bisa dilanjutkan. Pasalnya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sempat melakukan kontak dengan pelapor. Namun yang terkait tidak dapat dihubungi.

Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Mukhtar Taufiq membenarkan pernyataan terkait pelapornya tidak dapat dihubungi. "Tindak lanjut kasus tersebut belum bisa dilanjutkan, karena pelapor tidak bisa dihubungi nomor teleponnya," ungkap Mukhtar, Jumat (12/10).

Mukhtar menambahkan bahwa proses penyelidikan terhadap N sudah dilakukan oleh pihaknya. Namun sang guru menyangkal dirinya melakukan doktrin terhadap siswa pada jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

"Dan di lapangan kita sudah meminta keterangan kepada pihak sekolah dan guru yang bersangkutan, yang menyatakan guru tersebut tidak melakukan apa yang dituduhkan," kata Mukhtar.

Dalam hal ini, walaupun belum ada kepastian mengenai kebenaran tersebut, pihak Bawaslu mengaku akan tetap melakukan penyelidikan terhadap pihak terkait mengenai kasus doktrin Anti-Jokowi itu.

"Tapi proses investigasi dalam rangka pengumpulan keterangan masih kita lakukan," jelas Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Pada JawaPos.com Jumat (12/10)

Sementara dirinya mengatakan dalam kasus yang dilakukan oknum guru pendidikan agama itu, belum bisa dikenakan sanksi atas perbuatannya. "Belum masuk ke sanksi. Masih proses kajian," ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Anies Baswedan mengatakan akan menon-aktifkan guru yang bersangkutan dalam KBM dan dilarang untuk berinteraksi dengan siswa di SMAN 87 Jakarta Selatan.

Namun dalam kasus ini, Bawaslu mengungkapkan pihaknya belum bisa memberikan keputusan dalam kasus ini dan memberikan pernyataan bahwa ini bisa menjadi black campaign.

"Kita belum bisa kasih keputusan apapun sebelum kajian ini selesai. Dan ini bisa bisa jadi masuk (black campaign)," pungkasnya.

(dik/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up