JawaPos Radar

Penanggulangan Bencana Tak Andalkan APBN, Ganjar: Arisan Saja

12/10/2018, 15:57 WIB | Editor: Dida Tenola
Penanggulangan Bencana Tak Andalkan APBN, Ganjar: Arisan Saja
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ()
Share this image

JawaPos.com– Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta kepada seluruh daerah agar tidak mengandalkan APBN untuk penanggulangan bencana. Ganjar, meyakini keputusan itu akan berdampak pada daerah yang tak memiliki cukup anggaran tak terduga.

Menurut Ganjar, pihaknya menganggarkan setiap dana cadangan pada APBD. Begitu pula untuk tingkat kabupaten/kota di Jateng. "Anggaran selalu ada dicadangkan, tapi kan tidak pernah tahu bencana datang dan berapa besar," ujarnya saat dijumpai di Wisma Puri Gedeh, Semarang, Jumat (12/10).

Ganjar khawatir apabila sebuah daerah kabupaten/kota di Jateng dilanda bencana dengan skala yang cukup besar. Seperti di Lombok, Nusa Tenggara Barat maupun Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Kerugian ekonomi di sana bisa mencapai Rp 10 triliun.

Nominal sebesar itu tak akan cukup apabila harus ditanggung dengan APBD level kabupaten/kota. Selama ini, kabupaten/ kota hanya bisa menanggulangi bencana skala kecil. "Tapi kalau umpama banjir, Merapi beraktifitas, longsor, kami masih bisa menanggulanginya,” tambah politikus PDIP tersebut.

Oleh sebab itu, Ganjar mengusulkan adanya skema arisan. Dia memaparkan, skema tersebut berupa metode pengumpulan dana seperti yang dilakukan beberapa daerah. Contohnya saat Pemprov Jateng mengumpulkan sumbangan kebencanaan ke Lombok dan Palu. Saat itu Jateng mampu mengirimkan masing-masing Rp 1 miliar ke dua daerah terdampak bencana. ”Arisan saja,” ucapnya.

Metode itu bisa digunakan saat bencana besar melanda Jateng. "Sebenarnya bisa didistribusikan kepada setiap kabupaten/kota untuk mencadangkan. Kita punya BPBD masing-masing, ada BNPB. Itu anggaran yang sebenarnya bisa disiapkan sebagai dana kontijensi. Setiap kepala daerah juga punya untuk itu. Jadi bisa digunakan hanya dalam kapasitas yang sangat terbatas," papar Ganjar.

Selain arisan, juga ada skema lainnya. Misalnya saja pengelolaan bantuan melalui satu pihak atau pengadaan sederet pinjaman oleh pemkab/pemkot untuk dana penanggulangan bencana. Ganjar menilai, bisa saja penerapan skema-skema itu lebih efektif ketimbang APBN. "Maka, mari kita ukur kekuatan daerah masing-masing agar tidak menjadi provinsi atau kabupaten/kota yang gagal karena pengelolaan keuangan yang tidak benar," tandas Ganjar.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada sela-sela pertemuan tahunan IMF-World Bank Group di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10), lalu, menyatakan bahwa pemerintah pusat masih kerap mengalokasikan kembali anggaran yang tidak terlalu penting untuk dana kebencanaan. 

Lantaran alokasi dana cadangan bencana dalam APBN selama 2000 hingga 2016 rata-rata mencapai Rp 3,1 triliun per tahun. Padahal, Indonesia sendiri terus dilanda bencana. Rangkaian bencana itu kemudian mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar Rp 22,85 per tahunnya. 

Selain adanya jurang yang cukup besar antara kedua nominal tersebut, yakni sekira 78 persen, ada lagi persoalan mekanisme pencairan untuk pengajuan tambahan dana. Di mana membutuhkan waktu sekitar dua pekan dan dianggap kurang fleksibel.

 

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up