JawaPos Radar

Rugikan Negara Rp 25 Miliar, PT DGI Terancam 20 Tahun Penjara

12/10/2018, 10:19 WIB | Editor: Kuswandi
Palu hakim
Ilustrasi: Palu hakim (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) atau PT. Duta Graha Indah (DGI). Sebagai perwakilan dalam kasus ini sekaligus terdakwa, PT DGI atau PT NKE diwakili oleh pengurus korporasi yakni, Direktur Utama PT NKE Djoko Eko Suprastowo.

Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut ada keuntungan yang diperoleh PT DGI Rp 24 miliar dan PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai yang dimiliki mantan anggota DPR M Nazaruddin Rp 10 miliar. Proyek itu disepakati mantan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi dengan Nazaruddin.

"Melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, berupa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," ujar jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Ihwal terjadinya perkara ini, awalnya Dudung meminta Nazaruddin agar PT DGI mendapatkan proyek pembangunan tahun anggaran 2009 dan bersedia memberikan commitment fee. Hingga akhirnya, PT DGI memenangkan lelang proyek RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Kemudian, PT DGI membagikan commitment fee pada Nazaruddin dan perusahaan lain.

"Maka setelah menerima pembayaran, terdakwa (PT DGI) pun memberikan fee kepada Muhammad Nazarudin melalui PT Anak Negeri sejumlah Rp 1,1 miliar, PT Anugerah Nusantara sejumlah Rp 2,6 miliar dan Grup Permai sejumlah Rp 5,4 miliar, dengan cara seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkon terdakwa ataupun menerima pembayaran atas material yang dibeli terdakwa," imbuh jaksa.

Selain itu, dalam dakwaan juga dibeberkan bahwa proyek RS Udayana itu, PT DGI dibantu Nazaruddin juga mengerjakan beberapa proyek pembangunan antara lain:

1. Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan, dengan jumlah keuntungan Rp 42.717.417.289.
2. Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, Jawa Timur, dengan jumlah keuntungan Rp 44.536.582.667.
3. Proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah keuntungan Rp 23.902.726.864.
4. Proyek Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan jumlah keuntungan Rp 20.503.587.805.
5. Proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara, dengan jumlah keuntungan Rp 4.015.460.587.
6. Proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara, dengan jumlah keuntungan Rp 2.164.903.874.
7. Proyek Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, di Surabaya, Jawa Timur tahun anggaran 2009 dan 2010, dengan jumlah keuntungan Rp 77.478.850.619.

Atas bantuan Nazarudin hingga PT DGI bisa mendapatkan proyek itu, maka PT DGI juga telah memberikan fee pada mantan Bendahara Umum Demokrat dengan rincian sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp 4.675.700.000 dari proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring.
2. Sejumlah Rp 4.178.350.000 dari proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP).
3. Sejumlah Rp 1.230.500.000 dari proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram.
4. Sejumlah Rp 6.579.880.000 dari proyek Gedung RSUD Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya.
5. Sejumlah Rp 1.348.679.000 dari proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan.
6. Sejumlah Rp 928.113.000 dari proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan.

"Selain memberikan fee kepada Muhammad Nazarudin, untuk Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa juga telah memberikan fee kepada Rizal Abdullah, anggota KPWA dan Panitia Pengadaan sejumlah Rp 1,1 miliar," beber jaksa.

Atas perbuatan itu, PT DGI diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up