JawaPos Radar

Harga Beras Mahal Petani Tak Menikmati, Apa Yang Salah?

12/10/2018, 10:15 WIB | Editor: Mohamad Nur Asikin
Harga Beras Mahal Petani Tak Menikmati, Apa Yang Salah?
Ilustrasi penjualan beras di tingkat pengecar di pasar tradisional (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)
Share this image

JawaPos.com - Kenaikan harga beras dinilai belum berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani. Ruwetnya mata rantai perdagangan beras mengakibatkan petani tidak menikmati hasil produksi beras yang dijual dengan harga tinggi.

Pengamat Indef Enny Sri Hartati mengatakan, kesejahteran petani bergantung dari berapa hasil yang diterima petani dibandingkan dengan harga produksinya.

“Meski dibilang harga gabah atau beras naik, tetapi kalau tidak mampu meng-cover biaya yang dikeluarkan, kan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Nggak usah (bicara) kesejahteraan lah, minimal keuntungan petani,” ujarnya kepada Jawapos.com, Senin (8/10).

Harga Beras Mahal Petani Tak Menikmati, Apa Yang Salah?
Grafis Margin Keuntungan Distribusi Bera (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Menurut Enny, tingginya harga beras belum mampu mengangkat kesejahteraan petani karena faktor produktivitas dan perdagangan petani. Meski harga beras yang dijual di pasar tinggi, tak akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani karena produktivitas petani rendah.

“Jika produktivitas dari rata-rata 4-5 ton, atau bahkan masih ada yang 3 ton, bisa didorong naik jadi 10 ton per hektare, baru berpengaruh,” imbuhnya.

Produktivitas yang tinggi, kata Enny, dapat didukung dari kualitas benih yang bagus, edukasi serta pendampingan terhadap petani untuk melakukan pengelolaan sawah yang tepat. Misalnya hal yang teknis dari pertanian dalam mengantisipasi hama atau mempertahankan kesuburan.

“Pemerintah mengklaim petani diberikan subsidi benih. Kalau benih tadi tidak cocok dengan unsur hara yang terjadi seperti anak-anak Stunting itu. Subur tapi tak berproduktif menghasilkan bulir padi yang tidak banyak karena produktivitas rendah. Atau juga bahkan mudah diserang Hana sehingga justru berdampak produktifitas rendah,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah berasumsi pemberian subsidi pupuk akan mengurangi biaya petani. Padahal, kenyataannya di lapangan pupuk itu sendiri tidak pernah diterima petani pada saat dibutuhkan.

“Kenyataannya kan tidak. sehingga akhirnya yang terjadi harga produksi memang naik, HPP di level petani naik akan berdampak pada harga yang harus dibayar oleh konsumen. Tetapi kalau ceritanya seperti itu, sekalipun harga beras naik, tetap tidak meningkatkan daya beli petani. Karena tetap saja nggak untung,” jelasnya.

Selain itu, polemik disparitas harga petani dengan konsumen sangat tinggi. Hal tersebut tidak menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, petani tidak menikmati keuntungan dari kenaikan harga beras, yang diterima hanya seolah-olah ada kenaikan padahal tidak dinikmati apalagi di level konsumen.

“Buntungnya lagi di level produsen atau petani itu sekaligus net konsumer ketika dia masa panen. Betapa menderitanya petani. Jadi sebagai produsen dia nggak untung, lalu harus membeli beras yang jauh lebih mahal,” ucapnya.

Enny menambahkan, jika bicara impor, persoalan yang terjadi adalah saat ini murahnya harga beras internasional. Jika mengacu pada keinginan untuk melindungi konsumen semata, maka keputusan impor bisa dilakukan. Pasalnya, impor mengacu pada persoalan suplai dan demand.

Padahal, dalam hal pangan khususnya beras tak hanya mengacu pada suplai dan demand semata. Namun, terdapat output struktural yang membebani petani. Jika bergantung kepada impor terus menerus maka akan menekan harga di level petani.

“Bayangkan harga petani di HPP belum untung apalagi kalau di tambah impor kan tambah rugi,” imbunya.

Menurut Enny, struktur pasar pun akan terbentuk tidak hanya dari sisi suplai dan demand saja, melainkan intervensi dari satu kekuatan yang dapat mengenakan market maker.

“Jadi misalnya sekalipun suplainya cukup, kalau penugasan suplainya terkontaminasi satu kekuatan atau beberapa kejahatan, harga di pasar bisa terdistorsi. Harga pasar yang terjadi karena adanya dominasi kekuatan pasar, bukan berdasarkan demand dan suplai saja,” jelasnya.

Parahnya, hingga kini menurut Enny, Pemerintah belum dapat memberikan data yang valid pada asumsinya masing-masing. Kementerian Pertanian berasumsi suplai cukup, sementara Kementerian Perdagangan melihat dari acuan fluktuasi harga, seperti mahalnya beras dipasaran. Jika beras dipasaran mahal maka berasumsi kekurangan suplai.

“Pemerintah harus punya satu validasi data dulu. Kalau datanya valid, penelusuran dan penyelesaiannya akan tepat. Kalau Problemnya suplai impor nggak masalah. Tapi kalau problemnya bukan di suplai, tapi ada di tata niaga atau yang lainnya obat harus sesuai dengan penyakit yang ada. Parahnya, semua meyakini pada keyakinannya sendiri,” tandasnya.

(mys/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up