JawaPos Radar

Menilik Kebijakan Sektor Pangan Jelang Pilpres 2019

12/10/2018, 09:20 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Menilik Kebijakan Sektor Pangan Jelang Pilpres 2019
ilustrasi pedagang beras (Fedrik Tarigan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Rasanya belum makan kalau belum makan nasi. Begitulah ucapan orang Indonesia yang sudah kadung mengkonsumsi nasi sejak masih bayi. Jika ditilik dari sejarahnya, nasi yang berasal dari beras kenyataannya bukanlah makanan pokok orang Indonesia.

Peneliti Sagu Indonesia, Profesor Nadirman Haska pernah menulis bahwa ternyata sagu telah ada dan menjadi makanan pokok penduduk nusantara jauh sebelum beras masuk ke Indonesia saat dibawa oleh orang India, beberapa abad silam.

Keterikatan masyarakat Indonesia terhadap beras terjadi karena padi dapat tumbuh dengan baik. Hingga muncul lumbung-lumbung beras di Jawa, Lombok, Sulawesi hingga Sumbawa.

Menilik Kebijakan Sektor Pangan Jelang Pilpres 2019
Infografis beras mahal petani tak sejahtera (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Hal itu terus berlanjut kendati Indonesia sudah merdeka dan mendarah daging dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Kemandirian pangan yang dilihat dari ketersediaan beras itu terus dikobarkan bahkan dijadikan ‘jargon’ politik sampai saat ini.

Indonesia memang pernah mencapai swasembada beras pada 10 November 1984. Hal itu membuat Presiden Soeharto didaulat untuk berbicara dalam forum resmi FAO. Sayangnya, memasuki awal 1990-an Indonesia harus kembali mengimpor beras dari luar negeri.

Permasalahan beras pun menjadi semakin pelik. Lazimnya hukum pasar apabila pasokan berkurang maka harga akan menjadi naik di lapangan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun belum cukup untuk meredamnya. Mulai dari penetapan harga eceran tertinggi, perencanaan produksi, sampai pada skema realisasi impor.

Head of Research Center for Indonesian Policy Studies Hizkia Respatiadi menyebut sebagai negara agraris justru persentase tanah yang digunakan untuk pertanian di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga.

Indonesia hanya tercatat memiliki 31,5 persen atau 570.000 kilometer persegi dari total tanah, yang digunakan untuk pertanian. Sementara Thailand tercatat memiliki 43,3 persen serta Australia memiliki 52,9 persen. Hal ini juga diikuti dengan data bahwa tenaga kerja di bidang pertanian semakin berkurang.

“Jumlahnya terus menurun karena mulai banyak yang beralih ke sektor jasa. Hingga saat ini 45 persen bekerja di jasa, sementara di pertanian hanya 33 persen,” ujar Hizkia, kepada Jawapos.com.

Sementara itu, menyoroti tentang pelaksanaan impor beras, ia berpendapat bahwa akan lebih baik jika pemerintah tak boleh terkurung dalam retorika swasembada jika memang produksinya tidak mencukupi.

”Selama harga terbukti ada gejolak dan suplai kurang, kebijakan impor wajar untuk dilakukan,” urai Hizkia.

Impor Beras, Antara Kebutuhan Atau Retorika?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir Data BPS menunjukkan impor beras Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terus mengalami peningkatan pada 2013, impor senilai USD 246 juta dengan volume 472,66 ribu ton, 2014 impor senilai USD 388,18 juta dengan volume 844,16 ribu ton, 2015 impor senilai USD 351,60 juta dengan volume 861,60 ribu ton, 2016 impor senilai USD 531,84 juta dengan volume 1,2 juta ton, 2017 impor dengan angka sementara senilai USD 143,21 juta dengan volume 311,52 ribu ton. Sementara pada 2018 Indonesia kembali mengimpor beras dengan volume 2 juta ton. Meski pemerintah mengklaim impor tersebut hanya sebagai cadangan pasokan saja.

Center for for Indonesian Policy Studies (CIPS) juga merilis bahwa peringkat ketahanan pangan Indonesia belum memuaskan. Dalam Global Hunger Indeks 2017, Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 119 negara. Dimana Malaysia ada di posisi 44, Thailand 46 dan Filipina 68. Sedangkan, dalam Global Food Security Indeks 2017 posisi Indonesia berada pada peringkat 69 dari 113 negara, sedangkan Singapura posisi 4, Malaysia 41 dan Thailand 55.

Dengan fakta tersebut tentunya dibutuhkan rasionalitas bagi tim kampanye kedua pasangan dalam menghadapi permasalahan pangan yang ada di depan mata. Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo- Ma’ruf Amin Deddy Sitorus mengatakan dalam hal ketahanan pangan logikanya adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia secara menyeluruh, utilisasi dan nilai tambah infrastruktur.

“Logikanya, ketahanan pangan itu akan tercipta bila pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara menyeluruh, utilisasi dan nilai tambah infrastruktur ditingkatkan dan ada redistribusi aset melalu program reforma agraria yg berkelanjutan,” kata Deddy kepada JawaPos.com.

Adapun, visi misi dalam Pemilu 2019 nanti adalah melanjutkan nawacita yang sudah berjalan. Dalam nawacita kedua, yang berjudul meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Sehingga, kata dia, yang menjadi titik berat dalam nawacita kedua adalah upaya mendorong aktivitas-aktivitas ekonomi baru sesuai tantangan zaman tetapi tetap memperhatikan pengembangan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional. Sayangnya, sampai berita ini ditulis, Deddy belum dapat menjawab bagaimana pandangan paslon tentang kebijakan impor guna menjamin pasokan.

Di sisi lain, Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Sandiaga Salahuddin Uno mengaku selain bakal memperkuat lumbung-lumbung produksi beras nasional, dia juga bakal menyeragamkan data. Termasuk, produksi dan distribusinya. Permasalahan data pula yang membuat Kementan dan Kemendag memiliki pandangan yang berbeda soal beras.

"Data yang mereka pakai berbeda. Data produksi mereka nggak sinkron. Ini akan kami benahi datanya," ujar Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menjelaskan, pengalamannya berkecimpung di sektor kewirausahaan bisa membantu untuk mencari kebijakan yang pas. Petani yang tidak mendapatkan keuntungan dari tingginya harga beras diketahuinya sendiri. Itulah kenapa, Sandi berjanji saat terpilih nanti akan fokus ke sumber-sumber nasional.

Jika dihadapkan pada pilihan impor beras? Dia menegaskan tidak anti dengan itu. Katanya, masyarakat tidak peduli dengan dari mana beras itu berasal. Dari petani lokal, atau impor. Yang penting adalah masyarakat bisa menjangkaunya dengan mudah. '

“It's okay to import. Beras itu penyumbang angka kemiskinan, kalau beras naik angka kemiskinan naik juga," jelas Sandi.

"Nggak usah muluk-muluk anti impor. Kita punya suplai, production model, musim, atau soal hama, itu bagaimana dengan produksi kita. Terjangkau atau tidak. Saya rasa, kita perlu bergerak dengan data yang sama," imbuh Sandi.

(uji/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up