JawaPos Radar

Bertemu Ganjar, Pimpinan KPK Ini Dinilai Melanggar Kode Etik dan UU

12/10/2018, 02:00 WIB | Editor: Kuswandi
Alexander Marwata dan Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (paling kanan) duduk bersampingan dan berbincang dengan Wakil Ketua KPK Alexander, dalam acara pembukaan 'Roadshow Bus KPK' di Balai Kota Semarang, Jateng Kamis (11/10) (Instagram/roadshow_bus_kpk)
Share this image

JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diduga kembali melanggar Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK. Larangan itu tercantum pada huruf B soal Integritas poin 12. Selain itu juga dinilai melanggar Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ini karena Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, bertemu dengan salah satu saksi perkara korupsi e-KTP yang juga Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, dalam sebuah acara' Road Show Bus KPK' di Balai Kota Semarang, Kamis (11/10) pagi.

Menanggapi hal ini, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai, Alexander melanggar Pasal 36 huruf a UU KPK. Ini karena dalam pasal tersebut dijelaskan jika pimpinan KPK dilarang ‘Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun’.

Gedung KPK
Ilustrasi: Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

”Menurut saya tidak boleh dan tidak benar (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bertemu Ganjar Pranowo). Sikap dan perilaku permisif adalah salah satu akar korupsi,” tegas Bambang Widjojanto ketika dikonfirmasi JawaPos.com.

Senada dengan Bambang, aktivis antikorupsi yang berasal dari Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar juga menilai, jika pertemuan itu tak lazim kendati dilakukan di tempat umum.

“UU KPK tidak mengatur apakah pertemuannya di depan publik atau di belakang. Yang jelas itu potensial conflict of interest,” imbuhnya.

Selain menilai pimpinan KPK melanggar etik dan UU, Bambang juga mengatakan jika pertemuan antara Alexander dan Ganjar menjadi pemicu hancurnya nilai-nilai insan KPK yang menjunjung tinggi integritasnya.

”Sikap pimpinan KPK di atas sekaligus menunjukkan nilai-nilai kepribadian KPK yang menjadi syarat sikap perilaku insan KPK yang dihancurluluhkan oleh pimpinannya sendiri,” tandas pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut.

Untuk mengatasi hal ini, dia pun menyarankan agar KPK membentuk komite etik untuk menyelesaikan kasus ini.” Ini wajib hukumnya di komite etikan. Ada miris, bicara pada media irit dan tidak mau, tapi begitu khusuk biacra dengan potential suspect,” tukasnya.

Hal senada juga dikatakan Erwin. “Komite Etik harus dibentuk untuk memeriksa tindakan yang diduga conflict of interest tersebut,” jelasnya.

Terpisah, terkait adanya pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang membela koleganya. Dia menyebut pertemuan antara Alexander dan Ganjar tak ada hubungannya dengan perkara, sehingga dinilai tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya.

"Foto (pertemuan Alexander dan Ganjar) di atas itu di luar konteks, karrna Ganjar bukan tersangka. Sedang hubungannya dengan kasus yang ditangani oleh KPK adalah saksi, kecuali ada perubahan status sewaktu waktu, maka tentu pola interaksinya sebagaimana dimaksud Pasal 36 tersebut. Ini seperti ketika Ganjar selesai dilantik belum lama ini berkunjung ke KPK diantar oleh Mendagri dan pimpinan menerima yang bersangkutan bersama gubernur lainnya guna diberi 'arahan' pimpinan KPK," ucap Saut.

Di lain pihak, menanggapi adanya hal ini Kabag Humas dan Protokol Setda Pemprov Jateng Lilik Henry mengatakan jika Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hanya memenuhi undangan. Sehingga tidak tahu menahu jika pertemuan tersebut bisa dinilai melanggar kode etik dan UU.

"Pak Gubernur datang karena mendapat surat undangan dari Pemkot," ucapnya singkat ketika dikonfirmasi JawaPos.com.

 

 

 

(gul/ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up