JawaPos Radar

Tanggap Darurat Bencana Sulteng Diperpanjang, Berikut Pertimbangannya

11/10/2018, 17:17 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Bencana Gempa di Sulteng
Rapat evaluasi penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana gempa dan tsunami di sejumlah daerah terdampak parah di Sulteng. (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat bencana, gempa dan tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong. Perpanjangan status disepakati berdasarkan sejumlah pertimbangan dalam rapat evaluasi yang melibatkan seluruh tim yang tergabung dalam Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Kosatgasgabpad).

Hasilnya, disepakati bahwa status tanggap darurat bencana diperpanjang hingga 2 pekan atau 14 hari. Perpanjangan akan terhitung pada Rabu hingga Jumat, 13-26 Oktober 2018 mendatang.

Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengungkapkan pertimbangan mendasar sehingga status tanggap darurat bencana diperpanjang yakni masih terdapat sejumlah daerah yang terdampak parah.

Bencana Gempa di Sulteng
Perpanjangan status disepakati berdasarkan sejumlah pertimbangan dalam rapat evaluasi yang melibatkan seluruh tim yang tergabung dalam Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Kosatgasgabpad). (Istimewa)

"Hal ini didasari bahwa waktu tanggap darurat semua dimudahkan karena semua instansi dan lembaga ikut bergerak membantu untuk memulihkan keadaan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Selanjutnya yang berhak untuk menetapkan tanggap darurat adalah Presiden, Gubernur dan Bupati dan Wali Kota dan saya melihat semua yang hadir saat ini masih mengharapkan adanya perpanjangan tanggap darurat," kata Longki dalam keterangan resminya yang diterima JawaPos.com, dari Makassar, Kamis (11/10). 

Pertimbangan mendasar lain yang disebutkan adalah, persoalan pemulihan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kata Longki, pemulihan bidang infrastruktur masih terus dilaksanakan termasuk melakukan kajian-kajian terhadap rencana pemukiman hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi seluruh korban di daerah terdampak parah. 

"Demikian juga sementara berjalan pembersihan dampak gempa dan tsunami sesuai arahan Menteri PUPR memberikan waktu dua minggu untuk melakukan pembersihan dan juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya sehingga melihat kondisi tersebut masih dibutuhkan perpanjangan tanggap darurat," lanjutnya menuturkan hasil rapat. 

Longki menambahkan, melihat kondisi pengungsi yang saat ini masih membutuhkan penanganan yang sangat kompleks termasuk pemenuhan kebutuhan logistik hingga medis, maka masih dibutuhkan perpanjangan tanggap darurat.

Demikian pula permintaan Bupati Sigi, Muhammad Irwan Lapata. Diterangkannya, status tanggap darurat bencana mesti diperpanjang, karena melihat kondisi masyarakat khususnya di sejumlah kecamatan yang terdampak bencana di Sigi. "Seperti penanganan pengungsi, distribusi bantuan logistik hingga pembukaan jalan ke tempat yang masih terisolir," terangnya. 

Wali Kota Palu Hidayat, Bupati Donggala dan Parigi Moutong juga berpendapat sama dan menyampaikan bahwa saat ini penanganan pemulihan kondisi baik masyarakat hingga pembenahan infrastruktur masih sangat dibutuhkan. 

Setelah mempertimbangkan seluruh masukan dan saran sejumlah keterlibatan lembaga dalam satgas itu, Gubernur Longki memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat bencana di Sulteng. Longki menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat. 

Longki juga mengharapkan kekompakan dan koordinasi semua pihak untuk meningkatkan pemulihan kondisi masyarakat. "Jangan lagi saling menyalahkan tetapi mari kita saling suport," pungkasnya. 

(rul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up