JawaPos Radar

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

Kasus Perusakan Barang Bukti Korupsi

11/10/2018, 16:48 WIB | Editor: Ilham Safutra
KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal
Ketua KPK Agus Rahadjo (Issak Ramdhani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - KPK bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks atas kasus perusakan barang bukti kasus korupsi. Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal (PI) KPK itu sebenarnya pernah dilakukan. Namun, di tengah pemeriksaan, pimpinan KPK justru mengembalikan ke institusi kepolisian dua penyidik Polri yang diduga merusak barang bukti kasus Basuki Hariman. Tanpa memproses indikasi pidananya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pemeriksaan internal itu akan dikaji kembali di bawah kendali Herry Muryanto, deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK yang baru. Mantan staf BPKP yang kini pegawai tetap KPK itu dilantik awal Agustus lalu. "Hari ini (kemarin, Red) Pak Herry sebagai deputi baru PIPM akan melakukan eksaminasi," kata Agus kemarin (10/10).

Menurut Agus, dari proses pemeriksaan terdahulu, tidak ditemukan bukti bahwa dua penyidik KPK asal Polri, Roland Ronaldy dan Harun, merobek buku catatan keuangan perusahaan Basuki yang disebut bersampul merah itu. Hasil pemeriksaan visual juga tidak menemukan informasi yang muncul di Indonesialeaks tersebut. "Pengawas internal sudah memeriksa kamera, kamera memang terekam, tapi secara... ada penyobekan tidak terlihat di kamera itu," kilah Agus.

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal
Gedung KPK (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Agus menyatakan, dari temuan pemeriksaan sebelumnya, sempat muncul perdebatan di internal KPK. Namun, pihaknya belum memberikan sanksi kepada dua penyidik yang sudah ditarik ke Polri tersebut. Ketika itu KPK juga berencana memulangkan keduanya kembali ke institusi Polri, tapi juga muncul keputusan yang sama.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar terkait isu keterlibatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagaimana hasil investigasi Indonesialeaks. Menurut dia, hal tersebut sudah masuk wilayah hukum dan di luar kewenangan eksekutif. "Itu wilayahnya KPK. Itu wilayahnya hukum. Saya gak mau ikut campur," ujarnya seusai membuka rakernas LDII di Jakarta kemarin. 

(bay/far/tyo/c10/agm)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up