JawaPos Radar

Premium Batal Naik, Arsul: Penantang Kecewa Nggak Ada Gorengan Besar

11/10/2018, 17:00 WIB | Editor: Estu Suryowati
Premium Batal Naik, Arsul: Penantang Kecewa Nggak Ada Gorengan Besar
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium yang diumumkan Menteri ESDM Ignasius Jonan, kemarin Rabu (10/10), selang sejam kemudian dibatalkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Batal naiknya harga Premium menimbulkan kritik dari sejumlah pihak. Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid menilai hal ini sebagai pencitraan dan lemahnya koordinasi pemerintahan saat ini.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menyindir balik kubu penantang. Menurut Arsul, kubu Prabowo-Sandi pasti kecewa harga Premium batal naik. Sebab, jika rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terealisasi, maka hal itu bisa menjadi bahan kritik mereka ke Joko Widodo (Jokowi).

"Ya barangkali yang di luar kubu pemerintahan kan kecewa (Premium) nggak jadi naik. Nggak ada gorengan besar," ungkap Arsul di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (11/10).

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan, saat ini pemerintahan Jokowi tengah fokus menjaga stabilitas harga BBM. Sehingga rakyat tidak terbebani dengan harga bahan pokok.

Namun, jika kenaikan harga Premium direalisasikan maka pemerintah khawatir stabilitas harga bahan pokok pun terganggu. Bahkan kenaikan sejumlah harga pangan bisa turut melonjak.

"Kenaikan (harga BBM) itu pasti mendorong kenaikan harga (pangan) kan. Maka upaya menjaga stabilitas itu akan sia-sia atau bahkan kalau terjadi kenaikan kan bisa tak terkendali," jelas Arsul.

Di sisi lain, Arsul menolak jika dikatakan terjadi tarik ulur dalam kenaikan harga Premium ini. Menurutnya sedari awal, hal itu masih sebatas usulan.

"Itu baru usulan dari bawah, dari Pertamina kan. Kemudian dibawa ke Pak Jonan. Pak Jonan mengindikasikan persetujuan, tapi kan soal BBM Premium itu kan memang harus disetujui oleh Presiden sebagai penanggung jawab APBN," pungkasnya.

(ce1/sat/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up