JawaPos Radar

Korupsi Malang Raya dan Patologi Birokrasi

Oleh Kurniawan Muhammad*

11/10/2018, 13:57 WIB | Editor: Ilham Safutra
Korupsi Malang Raya dan Patologi Birokrasi
Anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka dalam kasus suap APBD (Issak Ramdhani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - "Ini adalah pelantikan anggota DPRD hasil PAW terbesar dan tercepat dalam sejarah." Begitu pernah dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Persisnya ketika menghadiri pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang, hasil dari PAW (pergantian antarwaktu) karena terimbas kasus korupsi APBD pada September lalu.Terbesar jumlah anggota DPRD yang di-PAW dalam waktu bersamaan. Dan tercepat proses PAW-nya.

Kota Malang memang telah mencatat sejarah. Sayangnya, sejarah yang sangat kelam dan memalukan. Yakni, 40 anggota DPRD-nya (dari 45 anggota) terlibat dalam kasus suap APBD, dan semuanya meringkuk di tahanan. Kasus ini tak hanya melibatkan sejumlah anggota DPRD, tapi juga menyeret eksekutif. Tak tanggung-tanggung, sang wali kota, Moch. Anton, pun terlibat. Dan saat ini sudah dijatuhi vonis dua tahun penjara di pengadilan tindak pidana korupsi di Surabaya.

Korupsi Malang Raya dan Patologi Birokrasi
Anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka dalam kasus suap APBD (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

Sebelum Anton, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terkena OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Oleh KPK, Eddy dituduh menerima suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Batu. Dan saat ini dia sudah dijatuhi vonis tiga tahun penjara oleh pengadilan tindak pidana korupsi di Surabaya.

KPK seakan betah berseliweran di kawasan Malang Raya. Setelah mengobok-obok Kota Malang, lalu Kota Batu, selanjutnya kabar paling gres KPK mengobok-obok Kabupaten Malang. Selain menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Bupati Malang Rendra Kresna, KPK juga menggeledah lima kantor OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Kabupaten Malang. Yakni, dinas pendidikan, badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD), dinas lingkungan hidup, badan kepegawaian daerah, serta dinas perumahan kawasan permukiman dan cipta karya (DPKPCK). Sejauh ini, KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, Rendra sudah mengatakan kepada awak media bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus penyaluran DAK (dana alokasi khusus) pada 2011.

Anton, Eddy Rumpoko, dan Rendra Kresna adalah para kepala daerah di Malang Raya. Mereka berangkat dari basis politik yang berbeda-beda. Ketiga-tiganya adalah figur sentral di partai masing-masing. Anton adalah ketua DPC PKB di Kota Malang. Jauh sebelum menjadi wali kota, dia dikenal sebagai pengusaha tetes tebu yang sukses dan dermawan. Hampir setiap tahun, dia selalu memberangkatkan puluhan jamaah umrah. Prestasinya ketika memimpin Kota Malang adalah berhasil menarik dana CSR hingga ratusan miliar ke Kota Malang. Dana CSR itu, antara lain, untuk memermak alun-alun yang selama puluhan tahun kumuh, tidak teratur, dan dipenuhi PKL. Anton juga menyulap lahan-lahan kosong dan kering dijadikan sebagai taman kota. Adanya beberapa unit bus wisata dan bus sekolah untuk mengangkut para pelajar tak mampu juga hasil dari CSR. Saat itu Anton punya slogan membangun kota tanpa APBD.

Eddy Rumpoko konon adalah figur yang sangat dipercaya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Kota Batu di tangan Eddy Rumpoko yang memimpin selama dua periode mengalami kemajuan pesat. Terutama di bidang pariwisata.

Rendra Kresna menjabat bupati Malang sejak 2010. Sebelumnya dia adalah anggota DPRD Kabupaten Malang dan wakil bupati Malang. Rendra lebih dikenal sebagai politikus. Ketika menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang, dia sukses menjadikan Partai Golkar sebagai partai dengan penambahan kursi signifikan di DPRD Kabupaten Malang. Di periode kedua pemerintahannya, Rendra hijrah ke Partai Nasdem. Di bawah kepemimpinannya, beberapa potensi wisata di Kabupaten Malang semakin dikenal luas.

Baik Anton, Eddy, maupun Rendra, semuanya terlibat dalam kasus korupsi dengan modus suap dan gratifikasi. Rasanya sulit membedakan antara suap dan gratifikasi. Keduanya identik. Yakni, sebuah pemberian kepada pembuat atau penentu kebijakan dari seseorang yang berharap agar kebijakan yang diputuskan menguntungkan dia.

Korupsi dengan modus suap dan gratifikasi sesungguhnya bukan hal baru. Suap di balik pembahasan APBD, suap di balik proyek-proyek pemerintahan, dan suap di balik pengalokasian dana. Untuk semua ini, bisa jadi sudah menjadi semacam "budaya" dalam birokrasi kita. Ini adalah salah satu patologi birokrasi yang sangat akut pada sistem birokrasi kita sekarang.

Miftah Thoha (2003) mengungkapkan, patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan. Sedangkan menurut Agus Dwiyanto (2011), patologi birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data pada Februari lalu, bahwa suap dan gratifikasi merupakan modus terbanyak ketiga dalam kasus korupsi sepanjang 2017. Yakni, 44 kasus. Terbanyak pertama adalah modus penyalahgunaan anggaran (154 kasus). Dan terbanyak kedua adalah modus penggelembungan harga (mark-up) dengan 77 kasus dan pungutan liar (71 kasus).

Bahwa tiga kepala daerah di Malang Raya sama-sama terjerat dalam pusaran korupsi, bisa jadi hanyalah kebetulan semata. Itu merupakan dampak dari semakin parahnya patologi birokrasi.

Herbert Alexander Simon, peraih Nobel di bidang ekonomi pada 1978 yang juga pencetus teori Bounded Rationality, pernah mengatakan bahwa manusia punya kecenderungan untuk selalu mencari hal yang dirasa dapat memuaskan (satisficting). Munculnya "budaya" suap dan gratifikasi dalam patologi birokrasi bisa dirunut dari pemikiran Simon itu. Bahwa manusia cenderung untuk selalu mencari hal yang dirasa dapat memuaskan. Yang menyuap dan yang memberikan gratifikasi puas serta penerima suap dan penerima gratifikasi juga puas.

*) Direktur Jawa Pos Radar Malang, Magister Ilmu Politik FISIP Unair

(*)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up