JawaPos Radar

Koalisi Jokowi: Ma'ruf Amin Tidak Bisa Dipisahkan dari Pesantren

11/10/2018, 12:44 WIB | Editor: Kuswandi
Maruf Amin
Ma'ruf Amin saaat mengunjungi Ponpes beberapa waktu lalu (Sabik/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyarankan supaya pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak menggunakan tempat pendidikan dan pesanten sebagai tempat kampanye. Sementara cawapres Ma'ruf Amin sering melakukan kunjungan ke persantren-pesantren di beberapa daerah.

Menanggapi hal ‎tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Ace Hasan Syadzily mengatakan, Ma'ruf Amin latar belakangnya adalah ulama, dan dia dibesarkan di pesantren. Jadi tidak bisa kedatangan Ma'ruf Amin ke pesantren adalah bentuk kampanye.

"Kan beliau adalah berasal dari pesantren, ya masa orang pesantren enggak boleh datang ke pesantren," ujar Ace di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (11/10).

Menurut Ace, yang terpenting kedatangan Ma'ruf Amin ke pesantren bukanlah kampanye. Melainkan hanya silaturahmi saja. Karena sosok Ma'ruf Amin tidak bisa dilepaskan dari pesantren.

"Yang penting itu tidak masuk unsur kampanye, tidak menyampaikan visi dan misi, dan tidak mengajak memilih," katanya.

Bahkan Ace juga mendorong apabila Ma'ruf Amin melakukan kampanye Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melakukan penindakan. Karena memang aturan dibuat harus ditaati.

"Kalau sudah memenuhi unsur kampanye ya kita sepakat (dilakukan penindakan), karena kunjungan ke pesantren dan lembaga kampus itu tidak boleh," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan larangan kampanye di lembaga pendidikan bagi seluruh peserta Pemilu 2019. Selain di lembaga pendidikan, ia juga mengingatkan bahwa kampanye tak boleh dilakukan di tempat ibadah.

Lembaga pendidikan bisa berupa lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Dalam hal ini, pesantren juga termasuk sebagai lembaga pendidikan yang tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye.

Imbauan itu disampaikan kembali oleh KPU untuk mengingatkan peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran, mengingat banyaknya aktivitas yang mereka lakukan di sejumlah lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up