JawaPos Radar

Dua Hari, KPK Geledah 11 OPD di Malang

10/10/2018, 23:22 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Penggeledahan KPK
GELEDAH: Terlihat petugas KPK tengah menggeledah sebuah ruangan di lingkungan Pemkab Malang selama dua hari terakhir. (Tika Hapsari/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Selama tiga hari, sejak Senin-Rabu (8-10/10), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) intens menggeledah sejumlah kantor dan tempat di Kabupaten Malang. Setidaknya 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diubek-ubek KPK.

Juru bicara KPK Febri Diansyah, menyebut, penggeledahan ini dilakukan untuk pengembangan kasus yang ada di Malang. Meskipun mengaku melakukan penggeledahan untuk pengembangan perkara, Febri tidak bisa menyampaikan informasi resmi soal penyidikan. 

"Penyidikannya belum bisa kami sampaikan saat ini karena masih diperlukan sejumlah tindakan awal di penyidikan tersebut," beber Febri melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Rabu (10/10).

Penggeledahan KPK
Penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi melibatkan jajaran kepolisian setempat. (Tika Hapsari/JawaPos.com)

Karena belum bisa menyampaikan keterangan resmi terkait kasus yang tengah diproses, pihaknya juga enggan membeberkan lebih jauh termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dan tersangka dalam kasus yang tengah ditangani tersebut.

Dari penggeledahan itu, kata dia, disita sejumlah dokumen terkait perkara. Febri berharap, semua pihak terkait di Malang dapat bersikap koperatif. "Jika ada informasi dapat menyampaikan pada KPK," kata dia.

Belakangan diketahui, penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011. Dana pendidikan ini diduga terdapat penyelewengan. Misalnya saja pembangunan dan perbaikan sejumlah SD dan SMP. Juga soal pengadaan mebel dan alat peraga.

Bahkan, atas kasus ini, Bupati Malang Rendra Kresna sudah mengaku sebagai tersangka oleh KPK. Dia disangkakan menerima gratifikasi dari rekanan pekerja proyek. Proyek pembangunan sejumlah sekolah itu bersumber dari DAK. Kabarnya, jumlah gratifikasi yang didapatkan Rendra mencapai Rp 600 juta.

11 lokasi yang digeledah KPK, di antaranya yakni mulai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Selasa (9/10).

Rabu (10/10), KPK menggeledah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). KPK juga menggeledah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dari sore hingga malam hari.

Kemudian, di kawasan Kepanjen, Kabupaten Malang, KPK juga menggeledah sejumlah OPD. Selasa (9/10) di waktu yang sama dengan penggeledahan di Pendopo Agung, lembaga ini juga mendatangi Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK).
Dari sejumlah tempat yang digeledah, KPK mengamankan sejumlah dokumen. Dokumen ini diduga ada keterkaitan dengan kasus yang menjerat Rendra.

Salah satu kepala dinas, M Hidayat, menjelaskan, ada empat dokumen yang diamankan oleh petugas KPK. Rincinya, dokumen itu hanya beberapa lembar dan cukup tipis. "Tipis kok, semua dokumen ditempatkan di map plastik transparan," kata dia, kepada wartawan.

Dayat menjelaskan, dokumen itu diamankan dari bidang tenaga teknis pendidik dan tenaga kependidikan, bidang SD kemudian SMP. 

Menurutnya, tidak ada dokumen soal DAK tahun 2011 hingga 2015 yang diamankan oleh KPK. Ada satu dokumen yang diamankan hanya karena terdapat tulisan tangan. Namun, dia enggan merinci lebih lanjut isi dari tulisan itu. "Bukan soal DAK, tapi PPDB. Nggak ada kaitannya dengan DAK," tegas dia.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Iriantoro, menjelaskan ada 23 lembar berkas dokumen berupa kertas yang dibawa KPK. Semua dokumen itu, kata dia, dibutuhkan oleh KPK. Itupun tidak ada yang mengarah pada suatu permasalahan.

Mantan Kepala BPBD itu menambahkan, lamanya waktu penggeledahan tersebut dikarenakan para penyidik KPK harus membuka kembali lembaran-lembaran dokumen lama. Dokumen itu mulai tahun 2011 hingga 2018 ini.

Selain itu, penggeledahan yang menghabiskan waktu berjam-jam itu karena penyidik KPK memeriksa satu per satu ruangan. Iriantoro menambahkan, semua tempat diperiksa oleh KPK. Bahkan, laci meja kerja dan mobil pun tak luput dari pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. "Disampaikan, ini berhubungan dengan permasalahan Bapak Bupati," ucap Iriantoro.

(tik/JPC)

Alur Cerita Berita

Bupati Malang Dinilai Ksatria 10/10/2018, 23:22 WIB
Bupati Malang Mengaku Jadi Tersangka 10/10/2018, 23:22 WIB
KPK Geledah Pendopo Kabupaten Malang 10/10/2018, 23:22 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up