JawaPos Radar

Klaim Kantongi 3 Bukti Baru, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Ajukan PK

10/10/2018, 20:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
Klaim Kantongi 3 Bukti Baru, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Ajukan PK
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis 4,5 tahun hukuman kurungan penjara yang diterimanya. (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis 4,5 tahun hukuman kurungan penjara yang diterimanya, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Irman mengklaim pihaknya memiliki tiga bukti baru (novum) sebagai dasar pengajuan PK tersebut.

Diapun berharap upaya hukum ini dapat dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan. Sehingga dirinya mendapat keringanan hukuman.

"Ini hak saya sebagai pencari keadilan. Saya berharap yang terbaik (dari hasil PK) nanti," sebutnya usai sidang PK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/10).

Penasihat hukumnya, Lilik menuturkan, ada tiga novum atau bukti baru yang dilampirkan dalam memori pengajuan PK tersebut. Novum ini dijelaskan menjadi suatu fakta hukum bahwa tidak pernah ada pembicaraan mengenai pemberian uang Rp 100 juta yang diterima kliennya.

"Fakta itu dari pernyataan terpidana kasus kuota impor gula, Memi," ucapnya.

Lilik menegaskan, Irman tidak mengetahui akan diberi uang oleh Memi, istri dari pemilik CV Semesta Berjaya Xaveriandi Susanto.

"Kedatangan Memi pada Desember 2016 bukan untuk memberikan uang kepada Irman Gusman dan bukan untuk menyuap Irman. Kedatangan Memi hanyalah untuk menghadiri undangan pernikahan" tambahnya.

Lebih lanjut, dia memaparkan novum lainnya yakni mengenai surat perintah setor kuota impor gula Bulog. Dalam surat perintah tersebut Perum Bulog menyetujui penjualan gula dalam operasi pasar CV Semesta Berjaya 1.000 ton bukan 3.000 ton.

Sekadar informasi, Irman divonis 4 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

Selain itu, pengadilan juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Irman dengan mencabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Atas dasar itu, terhadap putusan Pengadilan Tipikor tersebut, Irman melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum berupa PK yang disidangkan hari ini.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan selama persidangan, Irman diyakini terbukti bersalah menyalahi wewenang dan menerima suap Rp 200 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya, Xaveriandi Sutanto dan istrinya, Memi.

Vonis Irman lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yakni 7 tahun dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan. Tuntutan jaksa merujuk pada pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up