JawaPos Radar

Jokowi Terbitkan PP 43/2018, Dahnil Anzar: Tidak Substantif

10/10/2018, 19:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
Jokowi Terbitkan PP 43/2018, Dahnil Anzar: Tidak Substantif
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai penerbitan PP 43 Tahun 2018 bagus tapi tidak substantif mencegah dan memberantas korupsi. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat yang melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi bakal mendapatkan uang Rp 200 juta, sesuai ketentuan yang ada dalam PP tersebut.

Menanggapi terbitnya regulasi ini, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan seharusnya Presiden Jokowi juga memiliki komitmen terhadap penuntasan kasus Novel Baswedan. Hingga saat ini belum diketahui pelaku penyiraman cairan kimia yang menimpa penyidik senior KPK itu.

"Bila Pak Jokowi punya komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi, perhatikan kasus Novel Baswedan," ujar Dahnil saat dihubungi, Rabu (10/10),

Selain itu, Dahnil juga meminta Presiden Jokowi memperhatikan soal dokumen investigasi yang dirilis oleh Indonesia Leaks. Dalam dokumen tersebut diduga Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terlibat kasus suap oleh Basuki Hariman.

"Kasus tersebut setidaknya bisa membuka anatomi korupsi di Indonesia, siapa saja kecenderung aktornya dan bagaimana polanya," katanya.

Menurutnya, PP 43 Tahun 2018 sangat baik untuk mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tapi yang lebih penting, katanya, adalah membongkar kasus-kasus korupsi besar yang belum mendapat penanganan.

"PP Nomor 43/2018 positif sebagai langkah mendorong insentif. Tapi lebih banyak kamuflase, tidak substantif. Karena kesejatian melawan korupsi adalah berani membongkar korupsi yang sistematik, besar dan melibatkan mereka-mereka yang memiliki pengaruh luas," pungkasnya.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up