JawaPos Radar

Begini Kata OSO Soal Hadiah Rp 200 Juta Bagi Pelapor Korupsi

10/10/2018, 17:44 WIB | Editor: Estu Suryowati
Begini Kata OSO Soal Hadiah Rp 200 Juta Bagi Pelapor Korupsi
Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penghargaan bagi masyarakat pelapor dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. (Issak Ramadhani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah mengeluarkan regulasi baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Regulasi tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Regulasi ini diteken oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 17 September 2018, dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 18 September 2018. Melalui beleid ini, pemerintah mengharapkan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Masyarakat yang melaporkan mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi diberikan penghargaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Terbitnya aturan ini mendapat sambutan positif dari Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.

"Pasti itu untuk memperkuat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

Meski begitu, OSO, sapaan akrabnya, berpesan agar implementasi aturan ini juga menggandeng KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Sah-sah saja. Cuma, nanti harus koordinasi dengan KPK," katanya.

Dikutip dari laman www.setneg.go.id, PP Nomor 43 Tahun 2018 menyebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi. Besarannya maksimal Rp 200 juta.

Sementara itu, dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, maka besaran premi yang diberikan yakni dua permil dari nilai uang suap dan atau uang dari hasil lelang barang rampasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 3. Adapun besaran premi yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3 itu paling banyak senilai Rp 10 juta.

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up