JawaPos Radar

KPU Larang Capres Kampanye di Pesantren,Tjahjo: Mereka Punya Hak Pilih

10/10/2018, 17:30 WIB | Editor: Kuswandi
Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu (Sabik/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kedua paslon presiden dan wakil presiden untuk melakukan kampanye di lembaga pendidikan. Lembaga yang diketuai oleh Arief Budiman itu menyebutkan pesantren juga termasuk tempat yang dilarang.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sebenarnya tak ada persoalan seandainya kampanye dilakukan di pesantren. Sebab menurut Tjahjo, para santri dinilai memiliki hak untuk memilih.

"Enggak ada masalah kan, sekolah-sekolah, pondok pesantren kan punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih," kata Tjahjo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/10).

Namun, dalam aturan UU pemilu dan PKPU jelas tak membolehkan paslon untuk melakukan kampanye di lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, aturan juga melarang melakukan kampanye di tempat ibadah dan menggunakan fasilitas pemerintah.

Ketika disinggung hal itu, Tjahjo mengaku seluruh pihak harus menghormati yang telah diatur oleh KPU. Dia juga bilang pemerintah tak akan bisa melakukan intervensi terhadap aturan yang telah ada.

"Koordinasi saja dengan KPUD (larangan kampanye ditempat pendidikan), karena yang bertanggungjawab untuk suksesnya Pileg dan Pilpres (itu) penjabaran UU dan PKPU adalah KPU. Pemerintah pun tidak intervensi semua harus taat harus tunduk sebagaimana aturan yang diatur KPU," jelasnya.

Diketahui, aturan larangan menggunakan tempat pendidikan alias pesantren untuk kegiatan kampanye telah diatur dalam Pasal 69 Ayat (1), huruf h Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam beleid tersebut disebutkan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye.

Namun, KPU memastikan tak semua kegiatan paslon atau tim kampanye yang dilakukan dalam ketiga tempat tersebut langsung dikategorikan sebagai kampanye. Pihaknya juga akan melakukan verifikasi terlebih dahulu apakah nantinya ada unsur kampanye atau tidak.

Adapun sanksi bagi paslon ataupun tim kampanye yang melanggar aturan ini hanya diberikan sanksi administratif. Misalnya, peringatan tertulis ataupun penghentian kegiatan kampanye di tempat pelanggaran.

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up