JawaPos Radar

Ribuan Warga Malang Tuntut Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hutan

10/10/2018, 16:44 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Ribuan Warga Malang Tuntut Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hutan
Ribuan warga di pesisir Malang selatan melakukan aksi turun jalan untuk mendesak KPK usut tuntas dugaan korupsi hutan. (Tika Hapsari/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com- Ribuan masyarakat pesisir pantai Malang Selatan melakukan aksi turun ke jalan, Rabu (10/10). Mereka melakukan demo di tengah tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Malang.

Massa yang mengatas namakan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Anti Korupsi menyebut ada 'mafia hutan'. Mereka mendesak, agar KPK  mengusut juga.

Masyarakat pesisir Malang Selatan mengapresiasi positif pengusutan yang dilakukan KPK. Total, ada 8 ribu masyarakat yang terjun untuk melakukan aksi massa. 

Mereka melakukan aksi demo di depan DPRD Kabupaten Malang. Sebelumnya, berangkat dari kawasan Malang selatan. Kemudian berhenti di Stadion Kanjuruhan dan melakukan long march hingga ke DPRD. 

"Kami sepakat untuk melakukan aksi di beberapa tempat yaitu kantor DPRD Kabupaten Malang dan kantor KPH Perhutani," kata Koordinator Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Anti Korupsi, Mohammad Trijanto, Rabu (10/10). 

Mereka sengaja mencari momen saat KPK 'bersih-bersih' di wilayah Malang Raya. Pasalnya, agar aspirasi mereka ini segera tertampung.  "Kami mengapresiasi KPK datang ke Malang Raya ini," kata dia. 

Maka dari itu, pihaknya mendorong kepada KPK untuk juga memantau, mengawasi dan melakukan penyelidikan, penyidikan serta penindakan kepada 'mafia hutan'. Diduga melakukan eksploitasi hutan secara illegal. 

"Ada dugaan eksploitasi lahan hutan secara illegal, yakni tambang dan tambak udang untuk keuntungan sendiri," terangnya.

Padahal, lanjut Trijanto, setelah dicek di Jakarta dokumen perizinan penggunaan lahan hutan di pesisir selatan untuk aktivitas tambak udang dan tambang tidak ada izinnya. 

Bahkan, juga dicek di peta planologi, tidak ada pengalihan pemanfataan. Sehingga patut diduga hutan lindung disalahgunakan. "Artinya ada dugaan hutan lindung disalahgunakan," jelasnya.

Karenanya, diindikasikan ada upaya untuk menggagalkan semangat sosial yang merupakan bagian dari Nawacita Presiden RI, Joko Widodo.

Kata dia, Nawacita Joko Widodo tu menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai subyek utama dalam konteks menyuburkan hutan kembali. 

Apalagi saat ini ada 2,4 juta hektar hutan di tanah Jawa yang dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Ironisnya, tegas Trijanto diduga separuh dari luasan lahan itu dalam kondisi tidak terawat dan gundul.

Ditambahkan, hutan yang gundul dan tidak terawat itulah yang akan menjadi subyek dan akan dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial seperti yang ada di beberapa tempat di Jawa.

Kata dia, di Malang sudah ada 12 kelompok Tani Hutan yang beranggotakan 25 ribu warga ribu lebih.

Bahkan, diantara mereka sudah menikmati mengelola lahan pasca SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Yakni telah merawat hutan sesuai kaedah dan norma hukum yang ada. 

Ia membeberkan,masyarakat petani yang sudah mendapatkan SK dan perlindungan hukum kini mengalami intimidasi dari oknum Perhutani. 

Oknum yang disebutkan minta untuk mengambil alih kembali lahan yang dikuasai masyarakat yang sudah dikelola dengan baik.

"Kami mendesak aparat penegak hukum bertindak adil dalam menertibkan 'mafia hutan'," tegasnya.



(tik/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up