JawaPos Radar

PBNU: Terbitnya PP Nomor 43 Angin Segar Bagi Pemberantasan Korupsi

10/10/2018, 16:27 WIB | Editor: Kuswandi
PBNU
Ilustrasi: PBNU (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan perundang-undangan, Robikin Emhas angkat bicara mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2018 yang isinya mengatur peran serta masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi. Dalam PP yang diundangkan pada 18 September 2018 tersebu, tepatnya pasal 17 ayat 1 dan 2 ditentukan, bahwa pemerintah akan memberi reward (penghargaan) berupa uang maksimal Rp 200 juta jika pelapor melaporkan perkara yang berkaitan dengan kerugian negara sedangkan bagi pelapor yang melaporkan perkara suap mendapat hadiah maksimal Rp 10 juta.

Namun, hal tersebut perlu didukung dengan menyertakan informasi valid beserta alat buktinya dan memberi perlindungan hukum terhadap pelapor.

Menurut Robikin, PP 43/2018 hal itu merupakan pelaksanaan mandat dari ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (10/10).

Dia pun menambahkan, terbitnya PP itu membawa angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan membuktikan pemerintahan Jokowi memiliki komitmen kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. 

"Dengan lahirnya PP 43/2018 diharapkan masyarakat tidak ragu untuk berperan aktif mengungkapkan kasus korupsi yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini," imbuhnya.

"Mengapa? Karena korupsi merusak perekonomian bangsa dan negara. Korupsi merusak sendi-sendi keadaban suatu bangsa. Korupsi menyengsarakan warga. Korupsi melemahkan daya saing negara," tambahnya.

Kendati demikian, dia berharap pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku dengan diungkapkan dan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang diberi kewenangan tersebut.

Baginya, bukan malah alih-alih masyarakat hanya sekadar ingin memberantas korupsi, namun tak memiliki data yang valid dan tak dapat dipertanggungjawabkan.

"Tidak boleh atas nama peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi lalu secara serampangan mengungkap kasus korupsi di laman sosial media atau di wilayah publik lainnya, yang dapat berdampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah," tuturnya.

"Yakin dengan informasi dan alat bukti yang dimiliki, masih perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh penyelidik atau penyidik. Pengungkapan kasus korupsi secara serampangan dapat berdampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah," tambahnya.

Dia pun mengimbau meskipun korupsi merupakan extraordinary crime, tapi tetap perlu menghindarkan kemungkinan terjadinya trial by the press.

"Karena dalam negara yang beradab, praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam penegakan hukum (law enforcement) harus tetap dijunjung tinggi," tutupnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up