JawaPos Radar

Kisruh Waktu Penyerahan Wagub, Begini Menurut Kemendagri

10/10/2018, 09:36 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Kisruh Waktu Penyerahan Wagub, Begini Menurut Kemendagri
Ilustrasi: Kemendagri pastikan tak ada batasan waktu untuk usulan pengganti Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. (Kokoh Praba/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Perdebatan tentang calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno masih berlangsung sengit. Kedua kubu partai pengusung yaitu PKS dan Gerindra terus memperebutkan haknya.

Sesuai ketentuan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyampaikan, calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti dapat diisi jika Sandi telah sah lepas dari kursinya atas Surat Keputusan Presiden yang telah ditandatangani.

Bahtiar meminta semua pihak fokus pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Di situlah semua mekanisme aturan yang berlaku tentang pengisian kursi kosong.

"Pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut," tuturnya saat dihubungi, Rabu (10/10).

Proses pemilihan wakil gubernur pengganti saat ini memang harus melalui rapat Paripurna di DPRD. Sebab aturan tersebut tercantum pada Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

"Ketua atau wakil daerah akan diisi oleh partai politik pengusung ngusulin 2 orang. Nanti 2 orang itu dipilih lewat Paripurna DPRD, nanti disitu terpilih 1, itulah yang nanti diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai wagub melalui Mendagri. Lalu dilantik," terangnya.

Soal batasan waktu, Bahtiar menepis segala pandangan dan persepsi. Dirinya menegaskan tidak ada batasan waktu, untuk pengganti Sandiaga ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhak mendapatkan wakil gubernur pengganti, namun yang menentukan lama tidaknya adalah partai pengusung.

"Nggak ada aturannya, DPRD mau itu jangan diulur-ulur, ya masyarakat kan mungkin sependapat. Intinya partai pengusung segera konsoliasi, ya diharapkan segera mengajukan calonnya, jangan sampai bertahun-tahun," tegasnya.

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up