JawaPos Radar

Polri Diminta Tak Tunda Penyidikan Gunawan Jusuf

09/10/2018, 23:23 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Polri Diminta Tak Tunda Penyidikan Gunawan Jusuf
Ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Proses penegakan hukum terhadap Gunawan Jusuf diminta terus dilakukan aparat kepolisian. Walaupun, Gunawan Jusuf telah melakukan pengajuan praperadilan beberapa kali.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir mengingatkan harus diingat pengajuan praperadilan adalah haknya seseorang yang berhadapan dengan hukum, atau berhadapan dengan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Karena itu menurutnya, siapapun yang menilai ada prosedur yang tidak sesuai maka dia boleh mengajukan praperadilan selama perkara pokok belum dimulai.

Terkait adanya upaya mengajukan praperadilan, lalu mundur di tengah jalan, lalu kembali mengajukan hingga mengajukan tiga kali maka menurutnya bisa dipertanyakan keseriusan orang tersebut dalam upayanya mengajukan praperadilan.

"Maju mundur seperti itu, ya itu kan berarti dia tidak serius mengajukan (praperadilan), dan itu jangan sampai dijadikan polisi alasan untuk tidak memproses suatu perkara. Tapi kalau misalnya dia memproses praperadilan ditarik mundur dan sebagainya, nggak ada alasan polisi untuk berhenti,” ucap Muzakir, Selasa (9/10).

Dalam hal ini menurutnya polisi bisa menyampaikan kepada hakim jika nantinya praperadilan dimulai. Bahwa ada upaya maju mundur yang sengaja dilakukan pemohon praperadilan yang mengesankan bahwa pemohon tidak serius dalam upaya hukum yang dia lakukan.

"Hakim bisa melihat ini, apakah ini bentuk keseriusan atau main-main. Kalau dia serius, dan dia merasa bisa membuktikan bahwa seseorang menggunakan wewenang tidak sesuai prosedur, semestinya maju terus," tandasnya, melalui perbincanga telepon.

Sementara itu, mantan Hakim Agung Prof Gayus Lumbuun ikut menanggapi cabut mohon praperadilan berkali-kali yang dilakukan Gunawan Jusuf.

Dia mengatakan kejadian seperti ini memang sering terjadi. Gayus berharap Mahkamah Agung (MA) bisa menerbitkan aturan demi mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari.

"SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) diharapkan bisa diterbitkan untuk mengatur adanya kepastian hukum demi kelancaran proses peradilan sebelum adanya revisi Hukap terkait adanya pencabutan dan pengulangan pengajuan Praperadilan ini," ujarnya saat dihubungi.

Ia mengatakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) memang tidak mengatur tentang berapa kali praperadilan boleh dicabut oleh pemohon. "Sejauh ada alasan yang dapat diterima oleh hakim, karena hakim praperadilan yang akan menentukan apakah cukup alasan untuk dicabut," jelasnya.

Dikatakan Gayus, semestinya Hakim Praperadilan yang menentukan pencabutan, bukan pemohon. "Hakim sebagai judge made law karena tidak diatur di hukum acara secara jelas," tuturnya. Menurut Gayus, Hakim Praperadilan juga bisa menentukan bahwa proses hukum perkara praperadilan tersebut apakah ada kaitan dengan penghalangan proses hukum (obstruction of justice) atau yang lain.

Sedangkan juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur membenarkan Gunawan Jusuf mengajukan kembali gugatan praperadilan untuk ketiga kali terhadap proses penyidikan Bareskrim Mabes Polri.

"Permohonan praperadilan teregistrasi Nomor: 124/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel tanggal 9 Oktober 2018," ungkap Achmad.

Padahal, Gunawan Jusuf dan rekannya, Iwan Ang, dan PT Makindo memberikan kuasa kepada Marx & Co. Attorney at Law mencabut permohonan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Mabes Polri di PN Jakarta Selatan untuk kedua kalinya sesaat sebelum sidang perdana digelar pada Senin (8/10).

Berdasarkan catatan, pengusaha gula nasional itu telah tiga kali mengajukan permohonan praperadilan Bareskrim dan dua kali mencabut gugatan di PN Jakarta Selatan.

(jpg/bin/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up