JawaPos Radar

Penuhi Kontrak Politik, Anies Akan Revisi Perda yang Atur Soal Becak

10/10/2018, 06:55 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Reyn Gloria/JawaPos.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan merevisi perda yang mengatur tentang keberadaan becak di ibu kota sesuai kontrak politik. ()
Share this image

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta telah berencana merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda ini diketahui berhubungan dengan nasib para penarik becak sebab selama ini keberadaannya masih menjadi kontroversi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, akan membela penarik becak yang selama ini keberadaannya dianggap sebelah mata. Bahkan, Anies menekankan banyak pihak menganggap becak tidak ada karena tidak ada batasan.

"Karena mereka tidak memiliki aturan, mereka menjadi subjek pemerasan. Mereka menjadi subjek segala macam tekanan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (9/10).

Revisi perda ini juga untuk memenuhi kontrak politik Anies dengan para penarik becak. Diketahui, kontrak politik itu ada sebelum Anies terpilih menjadi gubernur, atau dapat dikatakan sebagai janji kampanye bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017 lalu.

Dirinya melihat keberadaan penarik becak sangat berjasa bagi para masyarakat khususnya ibu-ibu. Sehingga, penarik becak berhak memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dan terjamin.

"Bila kita ingin membantu kesetaraan, berilah kesempatan proporsional di dalam menggambarkan harapan abang becak untuk bisa merasakan kesejahteraan di kota ini," tuturnya.

Sementara itu, Anies menekankan jumlah penarik becak akan diatur dan dibatasi sehingga tidak akan penambahan jumlah penarik maupun unit. Dirinya pun akan mendorong percepatan perda tentang becak demi kesejahteraan tukang becak.

"Jangan digilas dengan opini bahwa mereka (penarik becak) adalah pengganggu kemajuan dan kemodernan di Jakarta," pungkasnya.

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up