JawaPos Radar

Bupati Pendukung Jokowi Minta Bawaslu Kabupaten Dibubarkan

09/10/2018, 19:47 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Bupati Pendukung Jokowi Minta Bawaslu Kabupaten Dibubarkan
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni saat diwawancarai awak media usai menghadiri pelantikan dua kepala daerah pemenang pilkada 2018 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa, (9/10) (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Polemik pelaporan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni ke Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) atas dugaan kampanye Jokowi-Ma'ruf ke oknum berpakaian ASN dalam video yang sempat viral beberapa waktu lalu tak kunjung reda. Malah mantan Ketua PAN Pesisir Selatan itu meminta, Bawaslu kabupaten/kota di bubarkan saja.

Pasalnya, terkait persoalan itu, Hendrajoni mengaku masih saja ingin dimintai keterangannya kembali oleh Bawaslu Provinsi. Padahal, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah meminta keterangannya atas dugaan kampanye tersebut.

"Ini perlu diluruskan. Bawaslu setiap kabupaten ada, setiap provinsi ada, dan  pusat ada. Setelah video itu viral (bantuan Jokowi), hari itu juga saya diintrogasi oleh Bawaslu Pesisir Selatan. Saya berikan keterangan dan saya tanda tangani bukti keterangan itu. Kemarin saya mau dimintai lagi keterangan, untuk apa?" kata Bupati pendukung Jokowi-Ma'ruf ini usai menghadiri pelantikan dua kepala daerah pemenang pilkada 2018 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa, (9/10).

Menurut Hendrajoni, Bawaslu Pesisir Selatan sudah cepat mengambil langkah terhadap persoalan itu. Dirinya mengaku juga telah memberikan keterangan sedetail-detailnya kepada pihak Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, setelah itu selesai, ada lagi pemanggilan-pemanggilan berikutnya oleh Bawaslu Provinsi. 

"Itukan pekerjaan Bawaslu kabupaten. Kalau masih dimintai lagi keterangan oleh provinsi dan pusat, untuk apa Bawaslu kabupaten? bagusnya dibubarkan saja," tegasnya.

Kendati begitu, Hendrajoni mengaku siap menerima semua sanksi dan keputusan Bawaslu, jika kelak terbukti perbuatannya melanggar. Namun sejauh penilaian pribadinya, apa yang dilakukan dan dikatakan dalam video tersebut dalam rangka transparansi dalam pemerintahan.

"Kalau ada pelanggaran silakan saja, saya siap menerimanya. Tapi apa yang saya katakan itu betul adanya, itu bantuan pemerintah pusat, pemerintah pusat siapa? ya pak Jokowi. Saya tidak mengatakan nanti pilih Jokowi ya, ndak ada," katanya.

Sebelumnya, 5 Oktober lalu, Bawaslu Sumbar bertandang ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk memintai klarifikasi terkait video Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni yang viral beberapa waktu lalu soal bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo.

Klarifikasi sendiri rencananya akan digelar di kantor Bawaslu Pesisir Selatan. Namun batal dilakukan tersebab Hendrajoni sedang berada di luar daerah.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up