JawaPos Radar

Membongkar Kecurangan-Kecurangan Uji Kir

Harus Jemput Bola untuk Tekan Kenakalan Uji Kir

09/10/2018, 16:49 WIB | Editor: Ilham Safutra
Harus Jemput Bola untuk Tekan Kenakalan Uji Kir
()
Share this image

JawaPos.com - Kecurangan-kecurangan saat proses uji kir menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Ditjen Perhubungan Darat pun tidak memungkiri fakta itu. Kini mereka melakukan beberapa perbaikan layanan uji kir.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan, pihaknya kini sudah berkoordinasi dengan dinas perhubungan (dishub) untuk penataan uji kir. "Dinas perhubungan yang mempunyai otoritas itu harus mengubah skema," kata Budi.

Selama ini uji kir dilakukan atas inisiatif pemilik kendaraan. Merekalah yang datang ke tempat pengujian kendaraan bermotor (PKB). Kementerian Perhubungan mendorong dishub menjemput bola. "Selama ini kan kami menunggu orang datang uji kir. Kalau bisa, kami yang punya database minimal menginformasikan kapan mobil itu akan habis. Minimal satu bulan sebelumnya diingatkan," ujarnya.

Dengan begitu, para pemilik kendaraan angkutan barang dan penumpang merasa diawasi dengan ketat. Efeknya, kasus kendaraan yang tidak menjalani uji kir bisa ditekan. "Polanya jangan menunggu saja. Harus mengembangkan pelayanan," tutur Budi.

Itu juga untuk menekan kecurangan-kecurangan yang ada. Berdasar penelusuran Jawa Pos, memang ditemukan banyak sekali kecurangan. Misalnya, pemilik kendaraan cukup membayar, tapi kendaraannya tidak dibawa ke tempat uji kir. Atau membayar calo dan merekalah yang mengurus proses uji kir.

Kemenhub juga memiliki ide lain untuk menekan kecurangan-kecurangan itu. Selain mendorong dishub jemput bola, mereka mendorong pihak swasta dan agen pemegang merek (APM) membuat tempat uji kir.

"Jadi, bukan hanya otoritas pemerintah," katanya. Dengan demikian, PKB milik dishub memiliki pesaing. Harapannya, itu memicu mereka untuk lebih kompetitif. Atau memperbaiki layanan dan meminimalkan kenakalan-kenakalan. Hasil akhirnya, kendaraan angkutan barang dan penumpang yang lulus uji kir benar-benar lulus karena memenuhi persyaratan. Bukan lulus uji kir karena membayar lebih atau lantaran menggunakan jalur khusus.

Budi juga menegaskan bahwa Kemenhub telah bekerja sama dengan Korlantas Polri. Hal itu dilakukan dalam penertiban di jalan raya. "Di jalan raya yang punya kewenangan adalah kepolisian. Nanti tilang tidak hanya STNK dan SIM. Tapi, buku kir juga," ucapnya.

Kemenhub disebutnya memang tengah fokus kampanye keselamatan berkendara. Salah satu sasarannya adalah kendaraan pariwisata. Ditjen Perhubungan Darat setiap Sabtu dan Minggu keliling ke tempat-tempat wisata. Tujuannya adalah melakukan ramp check.

Ramp check ini melihat kondisi kendaraan, apakah layak jalan atau tidak. Budi menuturkan, pihaknya membentuk tim khusus untuk melakukan ramp check rutin itu. Tim tersebut terdiri atas berbagai pemangku kepentingan. Mulai kepolisian, KNKT, hingga Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI).

"Ini untuk mengubah mindset agar tidak hanya aspek bisnis yang dipikirkan. Keselamatan harus dipedulikan juga," ungkapnya. 

(lyn/c10/fim)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up