JawaPos Radar

Jenazah Melepuh Tak Dikenali, Alasan Pencarian Korban Tak Diperpanjang

09/10/2018, 16:14 WIB | Editor: Kuswandi
Korban Gempa Sulteng
GEMPA SULTENG: Seorang petugas kesehatan sedang memeriksa bayi pengungsi korban gempa di Sulawesi Tengah (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)
Share this image

JawaPos.com - Hasil rapat pemerintah daerah (pemda) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola memutuskan, penanganan atau evakuasi korban bencana gempa disertai tsunami di Palu dan Donggala yang terjadi Jumat (28/9) lalu akan diakhiri pada Kamis (11/10) mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusdatinmas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kogasgabpad, kapolda, BNPB, Basarnas, bupati Sigi, wali kota Palu, OPD, camat, lurah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Menurutnya, rapat itu juga membahas penanganan korban di tiga wilayah terparah yang terdampak amblesan serta kenaikan jalan dan lumpur atau likuifaksi, yakni Petobo, Balaroa, dan Jono Oge. Peristiwa itu mengakibatkan kawasan tersebut kini rata dengan tanah, sehingga sulit dilakukan evakuasi.

“Kesimpulannya, evakuasi korban yang tertimbun oleh lumpur di Petobo, Jono Oge, dan amblesan di Balaroa akan dihentikan pada tanggal 11 Oktober 2018,” ujar Sutopo saat menggelar konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (9/10).

Alasannya, di hari ke-14 pascabencana, korban dipastikan sudah meninggal dunia. Bahkan, jenazahnya bisa membahayakan masyarakat yang selamat.

“Korban yang dievakuasi bentuk jenazah sudah melepuh, tidak dikenali, jenazah yang ditemukan langsung dimakamkan karena berpotensi menimbulkan penyakit atau kuman,” jelas dia.

Sementara itu, evakuasi di Jono Oge belum dapat dilakukan karena kondisi lumpur yang masih basah seperti rawa, medan berat, dan belum adanya alat berat ekskavator amphibi.

“Para tokoh agama dan tokoh masyarakat menyampaikan agar dipertimbangkan tidak melanjutkan evakuasi. Lokasi diusulkan menjadi tempat penguburan masal dan masyarakat dibangunkan permukiman,” tuturnya membacakan hasil rapat yang dilakukan kemarin, Senin (8/10).

Kemudian, lanjut Sutopo, camat Palu Selatan dan camat Sigi Biromaru mengusulkan evakuasi tidak dilanjutkan dan menjadikan lokasi penguburan masal. Sebab masyarakat sudah trauma untuk tinggal di lokasi tersebut. Sehingga mereka meminta agar dapat dibangun permukiman yang baru.

Bupati Sigi menyampaikan, untuk evakuasi korban masih dilakukan dapat dengan ahli waris. Dia ingin segera dibangun hunian sementara dan hunian tetap. “Lokasi huntara di pos pengungsian, lokasi huntap (hunian tetap) untuk relokasi di lahan HGU (hak guna usaha) Hasfarm, namun perlu dikaji oleh para ahli,” kata dia.

Terakhir, dalam rapat itu, wali kota Palu menegaskan perlunya melakukan kajian untuk lokasi hunian sementara dan hunian tetap relokasi. Dia meminta pembangunan 5 ribu unit rumah untuk masyarakat Petobo, Balaroa, dan Pantai.

(ce1/yes/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up