JawaPos Radar

Gubernur Aceh Terima Suap Dana Otonomi Khusus

Irwandi Ajukan Praperadilan, KPK: Lebih Baik Diuji di Persidangan

09/10/2018, 14:57 WIB | Editor: Kuswandi
Irwandi Yusuf
Irwandi Yusuf saat akan masuk ke ruang pemeriksaan, Rabu (18/7) (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf mengajukan praperadilan terkait kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Menanggapi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pemohonan Praperadilan Irwandi, dengan jadwal persidangan pada hari ini (9/10). Namun, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, pihaknya tak bisa menghadiri jadwal sidang tersebut, karena ada penugasan dan kegiatan lain.

"Sejak Jumat (5/10) kemarin KPK telah mengajukan permintaan pada PN Jaksel untuk mengundur waktu sidang selama 7 hari, yaitu pada 16 Oktober 2018," ungkapnya pada awak media, Selasa (9/10). Permintaan waktu itu, sebut Febri bersamaan dengan sikap KPK yang perlu membaca permohonan praperadilan tersebut.

Menurut Febri, ada beberapa poin yang disampaikan Irwandi dalam praperadilan itu, di antaranya Irwandi membantah menerima atau meminta uang dalam kasus suap ini. Selain itu, Irwandi juga menggugat perihal pelaporan gratifikasi pada KPK sejumlah Rp 39 juta. Lebih lanjut, Irwandi juga menilai operasi tangkap tangan (OTT), penahanan dan surat-surat dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak sah.

"Menjelaskan pertemuan tersangka dengan Steffy Burase dan usulan Steffy untuk melakukan lomba lari Aceh marathon bertaraf internasional. Disebut juga tersangka menyarankan agar Steffy membuat “Rencana Anggaran Biaya” yang kemudian ditindaklanjuti Steffy dengan membuat RAB senilai Rp13 miliar. selanjutnya RAB tersebut diserahkan tersangka pada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan proses lebih lanjut," ucapnya.

"Diuraikan juga, sebelum ada pencairan dana pemerintah, maka IY menggunakan dana pribadi dan mentransfer ke rekening Steffy Burase dan pihak lainnya, dengan jumlah sekitar Rp 1 miliar," tambahnya.

Mantan aktivis ICW ini, pihaknya menghargai langkah Irwandi sebagai salah satu jalur hukum yang ditempuh oleh tersangka. Kendati demikian, dia memandang Irwandi banyak bicara tentang hal-hal lain yang tidak ada hubungan langsung dengan perkara.

"Justru akan lebih baik jika fakta-fakta yang diklaim tersebut diuji di persidangan. KPK telah mempersiapkan bukti yang kuat selama proses penyidikan ini dan bahkan telah menetapkan tersangka pada kasus lain yaitu dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat sejumlah sekitar Rp 32 miliar," tukasnya.

"Nanti jika persidangan dilakukan pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 atau waktu lain yang ditentukan pengadilan, tentu KPK akan mendengarkan permohonan yang diajukan oleh tersangka tersebut. Dan kemudian akan memberikan jawaban yang komprehensif," pungkasnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up