JawaPos Radar

Malaysia Mau Larang Mengemudi Selamanya bagi Sopir Penyebab Kecelakaan

09/10/2018, 14:10 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
malaysia, mengemudi, kecelakaan,
Malaysia sedang mempertimbangkan hukuman berat bagi para pengemudi yang sering menyebabkan kecelakaan hingga kematian para korbannya (Getty Images)
Share this image

JawaPos.com - Malaysia sedang mempertimbangkan hukuman berat bagi para pengemudi yang sering menyebabkan kecelakaan hingga kematian para korbannya. Hukuman yang akan dipertimbangkan termasuk larangan mengemudi seumur hidup.

Langkah ini dilakukan setelah lima anggota keluarga terbakar hingga tewas dalam tabrakan dua kendaraan di sepanjang North South Express Way Sabtu, (6/10) lalu. Supir yang menabrak berusia 41 tahun, memiliki 13 surat panggilan lalu lintas yang dikeluarkan terhadapnya, kemudian ia ditahan.

"Hukuman maksimum sekarang adalah 10 tahun penjara. Dalam sebagian besar kasus sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar kurang dari 10 tahun penjara dan tanpa hukuman cambuk," kata Menteri Transportasi Anthony Loke pada konferensi pers, Senin,  (8/10), dilansir dari Channel News Asia.

malaysia, mengemudi, kecelakaan,
Berdasarkan Pasal 41 dari Undang-Undang Transportasi Jalan 1987, seorang pengemudi yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan kematian akan menghadapi larangan mengemudi tiga tahun (AFP)

"Ini harus ditinjau, termasuk dengan memperkenalkan larangan mengemudi seumur hidup," katanya.

Loke juga mengatakan, hukuman penjara maksimal 10 tahun saat ini terlalu longgar dan tidak efektif. "Pemerintah melihat kecelakaan serius yang melibatkan kematian dan ingin semua pihak memberikan perhatian serius," ujarnya.

Berdasarkan Pasal 41 dari Undang-Undang Transportasi Jalan 1987, seorang pengemudi yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan kematian akan menghadapi larangan mengemudi tiga tahun. Menurut Loke, bukan hukuman yang cukup keras.

“Ini berarti bahwa setelah tiga tahun, adalah mungkin bagi pengemudi ini untuk berkendara lagi. Saya merasa hukuman ini tidak cukup ketat," tambahnya.

Dia mengatakan, kementerian akan mengadakan diskusi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan untuk meneliti dampak dari amandemen terhadap Undang-Undang.

"Meskipun tinjauan ini penting, diperkirakan akan memakan waktu lama karena melibatkan amandemen terhadap Undang-Undang," tutup Loke.

(iml/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up