JawaPos Radar

KPK Telisik Dugaan 10 Proyek yang Dimainkan Wali Kota Pasuruan

08/10/2018, 22:40 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya banyak permainan proyek yang dimainkan Wali Kota Pasuruan Setiyono. Dari hasil pengembangan penyidikan, terungkap banyak proyek yang diduga dimainkan Setiyono untuk mengeruk pundi-pundi rupiah. Namun, KPK tak merinci detail, apa saja proyek-proyek tersebut.

"Ada lebih dari 10 proyek yang sedang kami cermati dan identifikasi apakah ada atau tidak aliran dana fee proyek terhadap wali kota," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/10).

Selain itu, mantan aktivis ICW ini juga mengatakan pihaknya sudah mengetahui siapa saja tiga orang perantara suap Setiyono yang dijuluki 'Trio Kwek-kwek'.

"KPK sudah mengidentifikasi siapa saja 3 orang yang diduga sebagai perpanjangan tangan dari wali kota. Akan kami periksa untuk melihat proyek apa saja yang mereka kelola dan sejauh mana wali kota mendapatkan fee," imbuhnya.

Bahkan, pihaknya mengaku sudah mengindentifikasi adanya kode 'apel' yang bermaksud upacara untuk menghadap Wali Kota Pasuruan.

"Kami sudah memecahkan bawah apel itu yang dimaksud itu bukan uang tetapi berarti upacara untuk menghadap pimpinan. Upacara tersebut yang diduga wali kota, sehingga ini berbeda kode Apel Malang atau Apel Whashington," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bukan hanya Setiyono yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun ada 3 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kata Alex, tiga tersangka itu yakni Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto selaku staf kelurahan Purutrejo, serta seorang dari pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir.

Terkait pemberian uang suap, Alex menjelaskan, pemberian yang sempat diberikan secara bertahap yaitu pada 24 Agustus 2018. Mekanismenya, Baqir menstransfer Rp 20 juta (1 persen) untuk Pokja sebagai tanda jadi ke Wahyu. Kemudian pada 4 September 2018, CV M milik Baqir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2.210.266.000. Selanjutnya, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Baqir menyetorkan uang tunai kepada Setiyono melalui perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp 115 juta.

"Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka atau termin pertama cair," tukasnya.

Atas perbuatannya, Setiyono, Wahyu dan Dwi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Baqir sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up