JawaPos Radar

KPK-Polri Didesak Usut Perusakan Barbuk Kasus Penyuap Patrialis Akbar

08/10/2018, 20:19 WIB | Editor: Kuswandi
LBH Pers
Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin (tengah), saat menggela konferensi pers terkait perusakan barang bukti kasus suap yang dilakukan Basuki Hariman terhadap Patrialis Akbar, Senin (8/10) (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin mendesak agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan perusakan barang bukti yang dilakukan penyidiknya yang berasal dari institusi kepolisian tahun 2017. Ini dilakukan karena mantan penyidik lembaga antirasuah tersebut diduga melakukan pelanggaran berat.

Kedua penyidik itu bernama Harun dan Roland Ronaldy. Mereka diduga merusak barang bukti untuk kasus korupsi impor daging yang melibatkan Basuki Hariman sebagai tersangka.

Menurut Nawawi, keduanya mengambil buku catatan keuangan warna merah di lantai 9 gedung KPK, lalu dengan sengaja menghapus beberapa tulisan menggunakan tipe-ex. Bahkan, mereka juga menyobek 15 lembar halaman di buku catatan keuangan itu.

Adanya dugaan hal tersebut, katanya dilakukan guna menghilangkan jejak aliran dana yang mengalir ke sejumlah pejabat kepolisian terkait perkara Basuki Hariman.

Kini, kedua penyidik itu memang sudah dikembalikan ke instansi awal. Namun, hingga detik ini pengusutan kasus tersebut belum menemui titik temu. "Aparat penegak hukum (KPK atau Kepolisian) bisa melanjutkan tugas untuk mengusut kasus ini karena belum selesai, ini kan fakta bukan hoax," ujar Nawawi, di Kantor LBH Pers, Senin (8/10).

Hal senada, juga disampaikan oleh Gading.  Dia meminta pihak manapun memberi perhatian penuh dan turut membongkar kasus tersebut hingga ke akar. "Kami minta perhatian bantu turut membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya," imbuh pengacara LBH Pers tersebut.

Sementara itu, staf investigasi Indonesia Corruption Watch, Lais Abid ingin sesegera mungkin pimpinan KPK menindaklanjuti bila adanya temuan baru terkait kasus ini. "Bola panasnya ada di KPK, sehingga kasus ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik," tukasnhya.

Menanggapi hal ini, juru bicara KPK mengatakan keduanya sudah diberi sanksi karena dinilai terbukti melanggar." Itu sudah ditelurusi tim pemeriksa internal (PI). Dalam perjalanan KPK menerima permintaan bahwa ada pengembalian pegawai tersebut karena ada kebutuhan dan penugasan lebih lanjut hingga saat itu dua pegawai KPK dikembalikan ke Polri," kat Febri.

Karena sudah kembalikan ke instansi asal Febri pun meminta kepada awak media untuk menanyakan perkembangan penanganan kasusnya ke pihak korps bhayangkara.

"Untuk kasus sendiri silahkan tanyakan ke pihak instansi mereka yang awal. Pemeriksaan tak bisa dilakukan kalau yang bersangkutan bukan pegawai KPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman terhadap Basuki Hariman pidana penjara selama 7 tahun penjara denda Rp 400 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara karena terbukti menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Dalam putusannya Majelis Hakim menilai Basuki tidak mendukung pemerintah memberantas korupsi. Perbuatan Basuki juga dianggap telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dan berbelit-berbelit.

Hal yang meringankan putusan, Basuki dianggap belum pernah di penjara, memiliki tanggungan terhadap keluarga. Putusan Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa KPK menuntut Basukihukuman 11 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up