JawaPos Radar

Jabat Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Harus Tetap Melapor ke Setiyono

08/10/2018, 19:03 WIB | Editor: Dida Tenola
Jabat Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Harus Tetap Melapor ke Setiyono
Wakil Wali Kota Raharto Teno Prasetyo ditunjuk sebagai Plt Wali Kota Pasuruan. (Aryo Mahendro/ JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap Wali Kota Pasuruan Setiyono, Jumat lalu (5/10). Setelah penangkapan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota, Senin (8/10). 

Pemprov Jatim menyerahkan surat keputusan (SK) Plt tersebut kepada Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo. Penyerahan tersebut, sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, Raharto wajib menjalankan tugas sebagai Wali Kota Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penyelenggaraan pemerintahannya, Raharto tetap harus berkoordinasi dengan Setiyono.

“Plt Wali Kota juga harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Setiyono. Selain itu, juga melakukan monitoring terhadap kasus OTT dan melaporkan perkembangannya kepada Mendagri,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo saat penyerahan SK Plt Wali Kota Pasuruan kepada Raharto.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu berpesan kepada Raharto, agar tetap mengutamakan pelayanan publik. “Jadi pelayanan publik harus tetap berjalan. Kegiatan pemerintahan juga demikian, seperti belanja pemerintah, menggaji pegawai, membayar listrik, dan sebagainya,” tambahnya.

Sementara itu, Raharto mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan roda pemerintahan Pasuruan mulai Selasa besok (9/10). Dalam menyelenggarakan pemerintahannya nanti, Raharto menyatakan siap untuk terus berkonsultasi dengan Setiyono dan Pemprov Jatim.

Raharto juga menegaskan bahwa dirinya siap untuk memenuhi panggilan KPK jika memang dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan. Dia siap memberikan semua keterangan yang dibutuhkan penyidik. "Memang saya kurang begitu tahu keterlibatannya (Setiyono) atas kasusnya. Tapi saya siap jika memang dibutuhkan (dimintai keterangan penyidik KPK)," tegas Raharto.

Untuk itu, Raharto mengaku sudah melakukan langkah tertentu untuk mencegah adanya kasus serupa di lingkungan pemerintahannya. Dia mengatakan, sudah mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahannya agat selalu bertindak terbuka. "Kalau memang harus ada lelang, dapat melalui E-Katalog. Nggak perlu ada pengaturan-pengaturan yang macam-macam," sebutnya.

 

(HDR/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up