JawaPos Radar

Pemkot Malang Ajukan 15 Kelurahan Sadar Hukum

08/10/2018, 11:08 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Sutiaji
Plt Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM Benny Riyanto (baju batik) saat audiensi dengan Wali Kota Malang Sutiaji (berkopyah), Senin (8/10). (Dok. Humas Pemkot Malang for JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengajukan 15 kelurahan untuk menjadi kelurahan sadar hukum. Demikian menurut data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Program tersebut akan difasilitasi bersama antara pemerintah kota dengan kementerian.

Plt Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM Benny Riyanto mengatakan, hingga saat ini akses informasi dan bantuan hukum masih rendah pada masyarakat Jawa Timur (Jatim). Untuk itu, tujuan dari adanya desa/kelurahan sadar hukum bukan hanya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tapi sekaligus memberikan bantuan hukum bagi warga tidak mampu.

"Nanti akan fokus pada akses informasi hukum dan bantuan hukum pada masyarakat," ujar Benny saat menggelar audiensi dengan Wali Kota Malang Sutiaji di Balai Kota Malang, Senin (8/10).

Saat ini, Jatim masih tertinggal dengan daerah lain terkait kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Sehingga pembentukan desa sadar hukum harus didukung penuh pemerintah daerah setempat. "LBH yang memberi bantuan hukum kepada masyarakat harus berbadan hukum, karena anggarannya dari pemerintah," terangnya.

Wali Kota Malang Sutiaji, mengapresiasi penuh adanya desa/kelurahan sadar hukum. Pemkot Malang juga telah memiliki Perda Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu yang semangatnya sama dengan program desa sadar hukum.

"Kami mengapresiasi adanya program desa sadar hukum. Ada 15 kelurahan yang diajukan Kota Malang. Diharapkan ini menjadi titik pijak agar masyarakat Kota Malang bisa sadar hukum dan mendapat bantuan hukum yang baik," ucap Sutiaji.

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up