JawaPos Radar

Bantuan Asing Capai Rp 220 M, Ada 6 Pesawat untuk Distribusi Logistik

07/10/2018, 11:35 WIB | Editor: Ilham Safutra
Bantuan Asing Capai Rp 220 M, Ada 6 Pesawat untuk Distribusi Logistik
Pesawat hercules mengirim logistik untuk pengungsi korban gempa di Sulawesi Tengah. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)
Share this image

JawaPos.com - Dalam penanganan gempa di Sulteng, pemerintah menerima bantuan dari luar negeri. Hingga kemarin bantuan asing untuk korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terus mengalir. Dalam bentuk uang tunai sudah mencapai Rp 220 miliar. Dana sebesar itu berasal dari sembilan negara. Namun, belum semuanya cair.

Sebab, sebagian besar masih berbentuk perjanjian. "Yang membantu, misalnya, Korea Selatan USD 1 juta dan Tiongkok USD 200 ribu," kata Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir kemarin. Selain dua negara tersebut, bantuan dana datang dari Uni Eropa, Venezuela, Jerman, Vietnam, Australia, Laos, dan Kamboja.

Dia menjelaskan, sebagian bantuan tersebut diarahkan untuk masa tanggap darurat. Sebagian lagi dialokasikan untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi. "Dari negara sahabat masuk ke rekening BNPB. Sedangkan dari NGO masuk ke PMI," ucapnya.

Bantuan Asing Capai Rp 220 M, Ada 6 Pesawat untuk Distribusi Logistik
Infografis jenis bantuan yang dibutuhkan untuk korban gempa di Sulteng. (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Ada juga bantuan asing yang tidak berupa uang tunai. Namun, tidak semuanya diizinkan masuk ke Indonesia. Yang diterima hanya bantuan berupa angkutan udara atau pesawat, genset, tenda, rumah sakit lapangan, dan fogging. "Ada 25 negara dan 4 NGO yang menawarkan. Lalu, kami minta siapkan bantuan sesuai arahan," katanya.

Fachir menyampaikan, hingga kini masih ada pesawat luar negeri yang membantu distribusi bantuan. Pesawat-pesawat itu berasal dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, India, Malaysia, dan Selandia Baru. Semuanya dipusatkan di Balikpapan sesuai instruksi TNI.

Bantuan tersebut sangat berarti bagi Indonesia. Sebab, anggaran bencana di Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menipis. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Harry Hikmat mengungkapkan, anggaran bencana di Kemensos tahun ini dipatok Rp 254 miliar. Namun, dana tersebut terkuras karena bencana tahun ini cukup banyak.

Selain itu, jumlah korban yang terdampak juga sangat banyak. Mulai bencana Gunung Merapi, Gunung Agung, gempa di Banten, lalu di Lombok. "Kemudian sekarang di Sulawesi Tengah," katanya kemarin (6/10).

Dalam rancangan APBN 2019, anggaran bencana di Kemensos sedianya berjumlah Rp 223 miliar. Artinya, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun ini. Namun, Kemensos saat ini meninjau anggaran tersebut, khususnya yang berada pada pos Ditjen Linjamsos.

"(Sekarang, Red) dalam proses realokasi anggaran Rp 100 miliar dari anggaran operasional Ditjen Linjamsos. Sehingga (anggaran bencana 2019, Red) menjadi Rp 323 miliar," terangnya. Harry menjelaskan, realokasi anggaran Rp 100 miliar itu perlu persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas.

Harry membenarkan, belum ada anggaran Kemensos untuk jaminan hidup (jadup) dan bantuan isi hunian tetap (huntap) untuk gempa Lombok maupun Sulawesi Tengah. Saat ini Kemensos sedang mengusulkan anggaran Rp 567 miliar ke BNPB. Anggaran tersebut, antara lain, dipakai untuk pembayaran jadup dan bantuan isi huntap korban gempa Lombok.

Bantuan jadup diberikan kepada korban bencana dengan besaran Rp 10 ribu/jiwa/hari. Bantuan jadup diberikan selama 30 hari dan dapat diperpanjang sampai 90 hari. Bantuan itu diberikan untuk membantu korban bencana karena belum bisa bekerja kembali secara normal.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hal yang sama. Dana cadangan penanggulangan bencana yang ada di Kementerian Keuangan dan bisa digunakan BNPB sudah habis. Negara memberikan dana cadangan Rp 4 triliun.

"Bencana di Lombok saja kerugiannya mencapai Rp 17,13 triliun. Menurut perhitungan, untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi butuh Rp 12,22 triliun," ungkapnya kemarin.

BNPB sebenarnya sudah mengajukan penambahan dana ke Kemenkeu. Namun, Kemenkeu bergeming. "Belum turun," kata Sutopo. Karena itu, tahun depan pagu kementerian dan lembaga harus digeser untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah meminta semua pemda di luar Sulawesi Tengah untuk ikut urun membantu pemulihan bencana. Baik pendanaan maupun barang yang sumbernya dari APBD. Instruksi itu disampaikan melalui radiogram ke semua pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. 

(wan/byu/lyn/jun/c10/oni)

Alur Cerita Berita

Kelangkaan BBM Mulai Teratasi 07/10/2018, 11:35 WIB
Akses ke Palu Makin Mudah 07/10/2018, 11:35 WIB
Pasar Manonda Palu Kembali Bergeliat 07/10/2018, 11:35 WIB
Jokowi Kerahkan Psikolog ke Sulteng 07/10/2018, 11:35 WIB
Gempa Sulteng, 2.736 Sekolah Rusak 07/10/2018, 11:35 WIB
TNI Kirim Tiga Pesawat ke Palu 07/10/2018, 11:35 WIB
TNI Kirim 6 Ton Alkes ke Sulteng 07/10/2018, 11:35 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up