JawaPos Radar

Kena OTT Kejaksaan, Muhir Uji Keabsahan Penangkapan Dirinya

07/10/2018, 08:37 WIB | Editor: Mohamad Nur Asikin
Kena OTT Kejaksaan, Muhir Uji Keabsahan Penangkapan Dirinya
Penasihat hukum Muhir, membacakan dalil permohonan praperadilan kliennya terkait kasus tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Mataram di Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (5/10). (Lombok Pos/JPG)
Share this image

JawaPos.com - Usai tertunda karena agenda rekonstruksi tangkap tangan, praperadilan yang diajukan Muhir akhirnya digelar Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Jumat (5/10). Di sidang praperadilan pertama ini, pemohon membacakan dalil permohonannya.

Sidang dipimpin hakim tunggal Gede Sunarjana. Selaku pemohon, hadir tim penasihat hukum tersangka Muhir. Termohon, dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram diwakili tiga jaksa yang menjabat Kasi Pidsus, Kasi Datun, dan Kasi Barang Bukti.

Melalui praperadilan ini, penasihat hukum menguji sah atau tidaknya penangkapan hingga penetapan tersangka terhadap Muhir. Ada 17 poin yang menjadi dalil untuk memperkuat permohonan praperadilan ini.

”Salah satunya soal sah tidaknya penangkapan ketika OTT,” kata salah satu penasihat hukum Muhir Achmad Ernady, seperti dikutip Lombok Pos (Jawa Pos Group), Minggu (7/10).

Di praperadilan kemarin, Ernady membeberkan fakta yang diklaim terjadi saat penangkapan kliennya. Ketika itu, barang bukti berupa uang Rp 30 juta tidak berada dalam penguasaan pemohon.

Uang tersebut justru ada di kantong Catur Totok Hardianto.  Artinya, lanjut Ernady, dengan tidak ditemukannya barang bukti di tangan pemohon, maka penangkapan yang dilakukan dengan cara OTT dinilai tidak sah.

”Inprosedural dan melanggar hukum karena tidak didasari bukti permulaan yang cukup seperti termuat dalam Pasal 17 KUHAP,” beber dia.

Ernady mengatakan, rangkaian OTT jaksa bermula pada Kamis, 13 September. Ketika itu Sudenom tiba-tiba mengundang pemohon untuk berbuka puasa di Kafe De Lasira. Tetapi, lokasi acara kemudian dipindahkan ke rumah makan Taliwang Nada.

Sebelum dan sesudah berbuka puasa, menurut pengakuan Ernady dari keterangan teman pemohon, Sudenom terlihat gelisah. ”Dia (Sudenom, Red) seperti mengharapkan kedatangan seseorang,” ujarnya.

Selanjutnya, Jumat, 14 Septerber, Sudenom mendatangi rumah pemohon dan mengajaknya untuk sarapan. Ajakan Sudenom ditolak pemohon karena sudah sarapan. Tetapi, Sudenom memaksa pemohon agar mau pergi sarapan bersama.

”Pas tiba di warung itu, sudah ada Catur Totok, ketika duduk dia langusung menyerahkan uang. Seketika itu ditolak,” terang Ernady.

Setelah mendengar dalil pemohon, jaksa dari Kejari Mataram meminta waktu satu minggu untuk memberi jawaban. Permintaan itu ditolak Hakim Tunggal Praperadilan Gede Sunarjana. Dia mengatakan, putusan PP harus dibacakan tujuh hari setelah pembacaan permohonan.

”Tidak bisa seminggu. Sesuai hukum acara, Jumat depan harus putusan. Jadi besok Senin (8/10) ada jawaban dari termohon,” kata Sunarjana lalu menutup sidang.

(ask/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up