JawaPos Radar

Jadi Pihak Ketiga, KPK Berharap Hakim Tolak Gugatan Nur Alam

06/10/2018, 13:09 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan gugatan sebagai pihak ketiga dalam gugatan yang diajukan Nur Alam terhadap Basuki Wasis, saksi ahli lingkungan yang menghitung perkara kerugian negara kasus yang pernah melilitnya. Ini dilakukan karena lembaga antirasuah merasa terganggu terhadap langkah terdakwa perkara korupsi tersebut.

"Untuk gugatan sebagai pihak ketiga, terhadap perkara Nur Alam yang menggugat ahli KPK Basuki Wasis itu, kami sudah datang ke PN Cibinong menyerahkan permohonan dan gugatan, permohonan sebagai pihak ketiga," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Sabtu (6/10).

Atas pengajuan gugatan tersebut, mantan aktivis ICW itu mengatakan, pihak pengadilan akan memproses terlebih dahulu permohonannya dan akan dipertimbangkan dengan matang.

"Nanti hakim akan melihat apakah pihak ketiga itu termasuk KPK di sana," tukasnya.

Kata Febri, gugata yang dilayangkan pihaknya, dilakukan lantaran khawatir,  jika nanti hakim sampai menerima gugatan Nur Alam, maka lembaga antirasuah ini sebagai pihak yang sangat dirugikan. Karena seperti memberi peluang atau resiko pada saksi lain agar takut dalam bersaksi di Pengadilan.

Oleh karena itu, dia berharap agar hakim bisa mempertimbangkan dengan baik perihal gugatan yang diajukan KPK demi. Kemudian menolak gugatan Nur Alam.

"Ada risiko rasa takut yang diakibatkan kalau saksi dan ahli memberikan keterangan dalam tindak pidana korupsi justru merasa terancam baik kriminalisasi ancaman lain ataupun gugatan perdata. Jadi kami sangat berharap pihak pengadilan terutama PN Cibinong dalam konteks ini itu punya visi dan persepsi yang sama tentang pemberantasan korupsi," jelasnya.

"Hakim agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Nur Alam karena selain aspek formilnya kami pandang keliru secara substansi juga banyak kekeliruan," imbuhnya.

Sebelumnya, ancaman perlawanan balik dari koruptor rupanya tak hanya dialami oleh aparat penegak hukum yang kerap melakukan tugasnya memberantas korupsi. Baru-baru ini, ancaman tersebut juga dialami oleh seorang saksi ahli yang dihadirkan untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam sebuah perkara korupsi.

Adalah Basuki Wasis, ahli perhitungan kerugian lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Dia digugat secara perdata oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, terdakwa perkara korupsi korupsi pemberian persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Musababnya, Nur Alam merasa dirinya mengalami kerugian senilai Rp 3 triliun. Dia juga meminta ganti rugi dana operasional sebesar Rp 1,47 miliar atas pernyataan Basuki.

Nur Alam tak terima dengan kesaksian Basuki yang menyatakan, mantan orang nomor satu di Provinsi Sultra tersebut melakukan kerugian sebesar Rp 1,5 triliun karena turut merusak lingkungan.

Ini karena dari hasil penelitian yang dilakukan Basuki bersama tim nya, terdapat tiga kerugian yang dilakukan Nur Alam. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan, dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up