JawaPos Radar

Butuh Rp 15 T, Dana Cadangan Penanggulangan Bencana BNBP Hanya Rp 4 T

06/10/2018, 10:30 WIB | Editor: Dhimas Ginanjar
Butuh Rp 15 T, Dana Cadangan Penanggulangan Bencana BNBP Hanya Rp 4 T
Kak Seto memberikan hiburan untuk trauma healing berupa sulap kepada anak-anak pengungsi di posko Dinas Sosial Provinsi Sulawesi tengah, Palu, Sulawesi tengah, Jumat (5/10). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)
Share this image

JawaPos.com - Dua bencana di tanah air terjadi berurutan, yakni gempa di Lombok dan gempa-tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Anggaran negara tersedot untuk penanganan pascabencana. Baik itu di Kementerian Sosial (Kemensos) maupun di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Untuk rehabilitasi pascagempa di Lombok, misalnya, Kemensos mengusulkan suntikan dana untuk BNPB senilai Rp 567,685 miliar.

Sementara itu, anggaran masa tanggap darurat pascagempa-tsunami Sulteng Rp 560 miliar. Dana tersebut cair pada Senin (1/10). Selebihnya, BNPB belum mengusulkan anggaran baru untuk tambahan penanganan masa tanggap darurat gempa yang meluluhlantakkan Kota Palu dan Donggala itu.

Butuh Rp 15 T, Dana Cadangan Penanggulangan Bencana BNBP Hanya Rp 4 T
Anak-anak pengungsi di posko Dinas Sosial Provinsi Sulawesi tengah, Palu, Sulawesi tengah, Jumat (5/10) bergembira dengan hiburan untuk trauma healing yang diberikan oleh Kak Seto (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)

Staf Ahli Mensos Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Asep Sasa Purnama mengungkap kondisi keuangan Kemensos yang mulai menipis seiring penanganan pascagempa. Dana Rp 567,685 miliar yang diusulkan Kemensos telah digunakan untuk tiga keperluan. Antara lain untuk bantuan jaminan hidup. Skema bantuan itu, setiap pengungsi mendapatkan Rp 10 ribu/hari dengan durasi pemberian tiga bulan.

Juru Bicara Command Center Kemensos Adhy Karyono mengatakan bahwa pemerintah pada prinsipnya tetap menjalankan misi kemanusiaan dan operasi pascagempa Lombok. "Kami tidak meninggalkan NTB," ucapnya. Dia mencontohkan, di Lombok saat ini masih beroperasi 15 pos layanan psikososial.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan bahwa pemerintah akan menanggung semua biaya untuk tanggap darurat pascagempa Sulteng. Dia menyebutkan, pembiayaan itu ditanggung bukan hanya pada tahap tanggap darurat.

"Pokoknya, pemerintah akan menjamin semua biaya yang sesuai dengan kebutuhan infrastruktur dan rehabilitasi akan dijamin," ujar JK sesudah meninjau lokasi gempa di Palu dan Donggala kemarin. Tapi, dia tidak menyebutkan secara jelas kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu dan sekitarnya.

Salah satu sumber pendanaan tersebut adalah Bank Dunia. Pemerintah bisa mendapatkan pinjaman lunak dengan waktu pengembalian jangka panjang. Tapi, teknis pinjaman itu masih belum dibahas detail hingga kemarin. "Apalagi, dalam keadaan darurat begini, Bank Dunia itu tugasnya membantu negara-negara anggota untuk mengatasi tekanan darurat," imbuh pejabat yang juga ketua umum Palang Merah Indonesia tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, penanganan pascagempa-tsunami Sulteng memakan biaya yang lebih besar daripada gempa Lombok. Jika di Lombok kerusakannya diprediksi menimbulkan kerugian Rp 4 triliun, bencana di Palu dan sekitarnya bisa mencapai Rp 10 triliun.

"Itu dilihat dari jumlah kerugian dan kerusakan akibat gempa dan tsunami," katanya kemarin. Dia mengaku belum bisa memprediksi jumlah pasti untuk memulihkan kondisi di Sulteng.

Sayang, menurut Sutopo, dana penanggulangan bencana di BNPB tak sebesar itu. Cadangan penanggulangan bencana di BNPB tiap tahun rata-rata hanya Rp 4 triliun. Apalagi, setiap tahun ada biaya penanganan bencana yang ajek dikeluarkan seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. "Rp 4 triliun untuk Lombok saja kurang. Apalagi ditambah untuk Palu dan bencana lain," ujar Sutopo.

Pria asli Boyolali itu menyebut idealnya penanggulangan bencana membutuhkan cadangan dana Rp 15 triliun. Hal itu berpengaruh pada penanggulangan bencana. Semakin banyak, penanggulangan bisa lebih cepat. "Baik untuk darurat maupun setelah darurat," tuturnya.

Dana untuk penanggulangan bencana masih sangat minim. Bahkan, berkurang dari tahun ke tahun di APBN maupun ABPD. "Anggaran penanggulangan bencana di BNPB itu turun terus, dana penanggulangan bencana juga turun," ucapnya. Menurut dia, BNPB sudah mengajukan dana dari jauh-jauh hari. Sayang, itu tak kunjung disetujui.

Sebelumnya Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono mengatakan, dana dari pemerintah untuk membantu korban di Palu dan Donggala telah dicairkan pada Senin (1/10). Disediakan dana Rp 560 miliar. "Senin proses pencairan diajukan oleh satker (BNPB, Red) ke Kemenkeu," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya masih terbuka jika BNPB membutuhkan dana tambahan untuk penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah. Hal itu untuk menambah anggaran Rp 560 miliar yang sudah dicairkan pemerintah ke BNPB pada Senin (1/10).

Plt Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Eka Yusuf Singka menjelaskan, pihaknya mengantisipasi penyakit ikutan pascabencana. Penyakit yang dikhawatirkan muncul adalah diare, infeksi saluran pernapasan akut, penyakit kulit, dan gangguan psikologis. "Obat cukup dan tenaga medis juga memadai," katanya kemarin.

Eka menyatakan bahwa kondisi kecukupan obat dan tenaga medis dalam negeri membuat pihaknya merasa belum membutuhkan bantuan luar negeri.

Upaya preventif lainnya ialah melakukan imunisasi. Kemenkes bersama Dinas Kesehatan Palu dan PT Bio Farma melakukan imunisasi tetanus dan imunisasi flu kepada para relawan dan masyarakat sekitar yang terdampak gempa dan tsunami. Vaksin disediakan PT Bio Farma.

Disril Revolin Putra, direktur SDM dan umum PT Bio Farma, menyampaikan sejak 3 Oktober telah melakukan imunisasi tetanus terhadap 350 personel Basarnas di Palu.

(wan/jun/lyn/rin/lib/c9/c10/c19/agm)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up