JawaPos Radar

Tumbang Tarung di Bawaslu, OSO Ajukan Gugatan ke PTUN

05/10/2018, 22:42 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Yusril Ihza Mahendra
Kuasa hukum Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kliennya akan mengajukan uji materi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (jpnn/jawapos.com)
Share this image

JawaPos.com - Kuasa hukum Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kliennya akan mengajukan uji materi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal ini dikatakan Yusril, setelah ‎Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memutuskan terkait uji materi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Hanura OSO.

"Kami akan membawa ini ke PTUN. Artinya kalau dari Bawaslu kami sudah puas, dan kami masih dapat upaya hukum di PTUN," ujar Yusril di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (5/10).

Yusril tetap memiliki argumen bahwa ‎putusan Mahkamah Konstitusi (MK)‎ Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang mengatur larangan bagi pengurus partai politik menjadi anggota DPD, tidak berlaku surut. Artinya diterapkan bukan pada Pemilu 2019, melainkan di hajatan lima tahunan 2024.

"Putusan MK ini tidak berlaku surut. Karena persyaratan OSO sudah dilengkapi dan ‎dan sudah diymumkan daftar calon sementara (DCT)," katanya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya menolak uji materi yang dilakukan oleh OSO. Karena OSO tidak secara sah meyakinkan Bawaslu bahwa KPU telah melakukan pelanggaran administrasi pendaftaran calon anggota DPD RI.

"Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," ujar Abhan saat membacakan sidang putusan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (5/10).

Adapun gugatan yang dilakukan oleh OSO ada dua. Pertama soal dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU dengan mengeluarkan PKPU Nomor 26/2018 yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. ‎Kedua adalah gugatan dicoretnya OSO dari DCT calon anggota DPD dari Dapil Kalimantan Barat oleh KPU.

Sementara yang putusannya keluar adalah gugatan soal dugaan pelanggaran dministrasi yang dilakukan oleh KPU dengan mengeluarkan PKPU Nomor 26/2018 yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan alasan pertimbangan menolak uji materi OSO adalah, PKPU Nomor 26/2018 yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD adalah sudah benar. Karena mejuruk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK)‎ Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018, yang mengatur larangan bagi pengurus partai politik menjadi anggota DPD.

Lebih lanjut alasan lainnya, putusan MK soal pelarangan anggota DPD adalah berlaku surut. Artinya saat putusan itu dibacakan. 

Oleh sebab itu tidak seperti argumen dari kuasa hukum OSO Yusril Ihza Mahendra yang memandang putusan MK tidak berlaku surut. Artinya putusan itu baru bisa dilakukan di Pemilu 2024, bukan di 2019 mendatang. 

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up