JawaPos Radar

Soal Aturan Rujukan Berjenjang BPJS, Wali Kota Hendi Pasrah

05/10/2018, 22:23 WIB | Editor: Budi Warsito
Soal Aturan Rujukan Berjenjang BPJS, Wali Kota Hendi Pasrah
Ilustrasi BPJS (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi angkat bicara soal aturan rujukan berjenjang yang diterapkan BPJS Kesehatan. Menurutnya, peraturan tersebut jelas merugikan sejumlah pihak.

"Kalau buat kami, mewakili pemerintah, segala keputusan apapun dari pusat, provinsi akan kami amankan di lapangan. Tapi kalau mewakili masyarakat, pengelola rumah sakit, tentunya kebijakan itu dirasa memberatkan," ujar pria yang karib disapa Hendi itu di kantornya, Semarang, Jumat (5/10).

Aturan rujukan berobat ini, menurut Hendi, merugikan pengelola rumah sakit berklasifikasi A, B dan C. Lantaran, kini pasien pengguna BPJS yang mau berobat ke rumah sakit tipe-tipe di atas, harus terlebih dahulu dirujuk ke yang tipe D atau pun puskemas.

Secara garis besar, mereka mengalami kerugian karena tak sedikit dari rumah sakit tadi mengandalkan perawatan rawat jalan sebagai pendapatannya. Aturan rujukan ini, jelas membuat jumlah pasien datang berkurang. Hal ini, lanjutnya, berdampak bagi yang dikelola swasta maupun pemerintah.

"Banyak (rumah sakit) swasta yang mengeluh, kalau di pemkot ya berkurang. Tapi kan kita punya rawat inap dan bisa tercover karena itu," sambungnya.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah, perkiraan bakal berjubelnya pelayanan di rumah sakit tipe D. Dimana saat ini, Pemkot Semarang cuma mengandalkan RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro dan itu pun kelasnya sudah naik menjadi B.

Sang Wali Kota pun meyakini, rencana pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe D di wilayah Mijen, sebagaimana ia nyatakan beberapa waktu lalu akan hadir menjadi solusi bagi polemik itu. Utamanya dalam mengakomodir kebutuhan pasien rawat inap.

"Kami tahun depan mulai membangun rumah sakit tipe D. Yang awalnya adalah puskemsas di daerah Mijen. Kita akan kembangkan dengan biaya Rp 25 miliar. Artinya pelayanan masyarakat di daerah Mijen bisa tercover, mereka bisa dilayani dengan BPJS," terangnya.

Selain itu, Pemkot Semarang juga berencana membangun rumah sakit tipe D di daerah Banjardowo, meski prioritas saat ini masih untuk pembangunan di Mijen. Untuk kemajuan jangkauan pelayanan kesehatan ke masyarakat, ada kemungkinan semua Puskesmas di Semarang dikembangkan jadi rumah sakit tipe D.

Kembali ke aturan rujukan berobat tadi, Hendi mengaku pasrah lantaran kebijakan itu datangnya bukan dari pihaknya. Untuk jangka pendek, dikatakannya, belum ada solusi dari Pemkot Semarang untuk itu. Namun, ia berharap, pemerintah pusat selaku yang berwenang, mau berubah pikiran sehingga polemik tak berlarut-larut.

"Maka harapan saya rekomendasi yang dilakukan rumah sakit dengan berkirim surat dengan presiden, termasuk Bu Risma (Wali Kota Surabaya) yang menghendaki kebijakan tersebut dicabut bisa dikabulkan. Dengan demikian gejolak tidak muncul," tandasnya.

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up