JawaPos Radar

Ini Sandi yang Digunakan dalam Kasus Suap Wali Kota Pasuruan

05/10/2018, 16:00 WIB | Editor: Kuswandi
Setiyono
Wali Kota Pasuruan Setiyono, saat akan dimasukkan ke Rutan, Jumat (5/10) (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan adanya penggunaan sejumlah sandi dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan. Sandi tersebut bertujuan untuk memuluskan proyek dengan maksud agar Wali Kota Pasuruan Setiyono mendapat jatah fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.

"Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalama kasus ini yaitu ready mix' atau campuran semen dan 'apel' untuk fee proyek dan 'kanjengnya' yang diduga berarti Wali Kota," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/10).

Terkait kasus suap ini, Alex menyayangkan sikap kepala daerah yang memanfaatkan jabatan agar mendapatkan komitmen fee dalam sebuah proyek daerah. Ini dinilainya begitu merugikan masyarakat daerah setempat.

"Korupsi yang dilakukan kepala daerah tersebut tentu saja sangat merugikan masyarakat setempat, apalagi mereka telah dipilih melalui proses pemilu yang demokratis dan membutuhkan biaya penyelenggaraan yang tidak sedikit," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bukan hanya Setiyono yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun ada 3 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," ungkapnya dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/10).

Kata Alex, tiga tersangka itu yakni Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto selaku staf kelurahan Purutrejo, serta seorang dari pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir.

Terkait pemberian uang suap, Alex menjelaskan, pemberian yang sempat diberikan secara bertahap yaitu pada 24 Agustus 2018. Mekanismenya, Baqir menstransfer Rp 20 juta (1 persen) untuk Pokja sebagai tanda jadi ke Wahyu. Kemudian pada 4 September 2018, CV M milik Baqir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2,2 miliar.

Selanjutnya, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Baqir menyetorkan uang tunai kepada Setiyono melalui perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp 115 juta.

"Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka atau termin pertama cair," tukasnya.

Atas perbuatannya, Setiyono, Wahyu dan Dwi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Baqir sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up