JawaPos Radar

BTN Siapkan Restruktursasi Kredit Korban Gempa dan Tsunami di Sulteng

05/10/2018, 07:35 WIB | Editor: Mohamad Nur Asikin
BTN Siapkan Restruktursasi Kredit Korban Gempa dan Tsunami di Sulteng
Ilustrasi krusakan akibat gempa yang disertai tsunami di Palu (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com - Lima hari setelah gempa dan tsunami mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, mulai meracik skema restrukturisasi kredit bagi para debitur yang terdampak bencana alam.

Perlakukan khusus bagi para debitor tersebut akan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Dalam peraturan tersebut jenis perlakukan khusus diberikan antara lain meliputi penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah berdasarkan plafon kredit yang diberikan, dan kualitas kredit yang direstrukturisasi serta perihal pemberian kredit/pembiayaan syariah baru.

“Kami prihatin dengan kondisi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya para debitor kami karena itu Bank BTN akan memberikan restrukturisasi kredit kepada mereka dengan memperhatikan kondisi fisik serta psikologis nasabah serta situasi Sulteng ke depannya sehingga tidak memberatkan mereka,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/10).

Berdasarkan data yang dikompilasi oleh tim gabungan (Business Continuity Management-BCM) BTN, debitor kredit konsumer aktif di Sulteng tercatat berjumlah 12.036 debitor dengan nilai kredit sekitar Rp 911 miliar, sementara debitor kredit komersial berjumlah 487 debitur dengan nilai kredit sekitar Rp 139 miliar.

“Kami masih melakukan inventarisasi bagaimana keadaan debitur kami di Sulawesi Tengah dan akan kami segera laporkan ke regulator sambil menunggu arahan selanjutnya mengenai langkah-langkah restruktrurisasi kredit,” kata Maryono.

Restrukturisasi yang akan diberikan, jelas Maryono, bisa saja mengacu pada restrukturisasi untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pola yang diberikan kepada para debitor yang terdampak gempa Lombok dalam bentuk pemberian grace period atau masa tenggang/ kelonggaran waktu untuk membayar angsuran/cicilan pinjaman pokok maksimal 2 tahun dan keringanan lain yang menyesuaikan kondisi debitor.

“Tetapi ini akan dilakukan setelah tim Business Continuity Management menyampaikan inventarisasi dari hasil pengecekan mereka terhadap nasabah di lokasi gempa,” katanya.

(ask/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up