JawaPos Radar

Usai Diperiksa Marathon, Wali Kota Pasuruan Diterbangkan ke Jakarta

04/10/2018, 21:32 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menangkap Wali Kota Pasuruan Setiyono atas dugaan korupsi yang dilakukan bersama pejabat pemerintahan kota lainnya, Kamis (4/10). Usai pelaksanaan tangkap tangan, KPK pun membawa Setiyono ke Polres Kabupaten Pasuruan. 

KPK sengaja membawa Setiyono ke Polres Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan. Proses pemeriksaaan yang dimulai sejak pagi, baru selesai pada sore harinya. Usai pemeriksaan, Setiyono pun langsung diterbangkan ke markas KPK di Jakarta.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, dirinya memang menerima informasi jika Setiyono akan diperiksa di unit Tipikor Polda Jawa Timur. Namun, urung karena saat ini, pemeriksaan awal sudah selesai dilakukan di Polres Kabupaten Pasuruan. 

"Nah, itu dia, saya kurang paham apakah diperiksa di sini (Tipikor Polda Jawa Timur) atau di Polres Kabupaten Pasuruan. Hanya memang, sebagai kerjasama antar lembaga penegak hukum, kami pinjamkan tempatnya saja," kata Barung kepada JawaPos.com, Kamis (4/10). 

Ditanya soal materi pemeriksaan, Barung mengaku tidak tahu. Termasuk, hasil pemeriksaan sementara yang sudah dilakukan di Polres Kabupaten Pasuruan. Katanya, semua materi dan hasil pemeriksaan, merupakan wewenang penuh KPK. 

"Kalau soal materi, saya nggak tahu ya. Itu bukan wewenang kami. Termasuk, perkembangannya sendiri, kami nggak berani (memberikan pernyataan)," kata Barung. 

Terpisah, KPK memboyong Wali Kota Pasuruan Setiyono dari OTT di Kota Pasuruan bersama tiga orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus suap pada proyek tahun anggaran 2018.

"Ada dua orang kepala dinas dan satu orang pihak swasta. Jadi, saat ini kira-kira dalam perjalanan, malam ini akan sampai di kantor KPK untuk proses lebih lanjut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/10).

Menurut Febri, penyidik saat ini belum menaikan status dari empat orang tersebut. Karena KUHAP memberikan waktu maksimal 24 jam untuk penentuan status.

"Jadi, nanti akan diperiksa secara intensif sebelum penentuan status hukum lebih lanjut," ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK menduga terdapat aliran suap untuk proyek di Kota Pasuruan. Bahkan lembaga antirasuah telah mengamankan uang sejumlah Rp 120 juta dari OTT tersebut.

"Baik dalam bentuk cash secara fisik atau pun melalui transaksi perbankan yang kami indikasikan merupakan bagian dari commitment fee proyek yang ada di Pasuruan tersebut," jelas Febri.

(rdw/HDR/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up